Advertisement
Angkasa Pura I Buka Layanan Rapid Test, Jika ...
Suasana ruang keberangkatan Bandara Sultan Hasanudin, Makassar Sulawesi Selatan masih tampak sepi pada hari Kamis (7/5/2020). Meski pemerintah telah membuka penerbangan, namun aktivitas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin masih belum tampak calon penumpang. - Bisnis/Paulus Tandi Bone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I membuat kebijakan akan hanya memberikan izin layanan rapid test di bandara kelolaannya kepada penyedia jasa yang bisa memberikan tarif termurah.
Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengatakan keluhan penumpang soal tarif rapid test atau tes cepat yang mahal sudah diantisipasi pemerintah melalui kemenkes dengan maksimal senilai Rp150.000. Namun, biaya tersebut masih bisa diturunkan, sehingga pihaknya akan mengeluarkan kebijakan kerja sama hanya dengan penyedia layanan yang mampu memberikan terbaik.
Advertisement
“Policy kami di bandara ini, siapapun boleh berusaha untuk proses rapid tapi dengan syarat harganya harus paling murah. Siapa yang bisa paling murah itu yang kami fasilitasi. Terkait dengan tempat dan sebagainya bisa kami fasilitasi,” ujarnya, Rabu (22/7/2020).
Faik menekankan pentingnya membangun tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan angkutan udara tetapi tentunya dengan biaya yang lebih terjangkau.
Menurutnya, kewajiban mengembalikan tingkat pergerakan penumpang harus menjadi kewajiban seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya kalau pergerakan penumpang tidak membaik akan menyulitkan pelaku usaha ke depannya.
Selain itu, keribetan lainnya perihal dokumen kesehatan, AP I juga menyebutkan keribetannya bisa diatasi dengan menggunakan teknologi.
“Jadi kami sudah siapkan satu sistem yang namanya digital travel doc application yang saya kira proses persyaratan dokumen bisa kita masukan sehingga masuk ke bandara tinggal cek barcode-nya saja,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
