Advertisement
Sekjen PBB Desak Israel Batalkan Aneksasi Palestina
Advertisement
Harianjogja.com, NEW YORK--Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Israel untuk membatalkan rencana aneksasi permukiman di Tepi Barat yang diduduki, dan memperingatkan tindakan itu mengancam prospek perdamaian dengan Palestina.
"Jika diimplementasikan, pencaplokan akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, sangat merugikan prospek solusi dua negara, dan melemahkan kemungkinan pembaruan perundingan," kata Guterres kepada Dewan Keamanan PBB, Rabu (24/6/2020).
Advertisement
"Saya meminta pemerintah Israel untuk membatalkan rencana aneksasinya," kata dia.
BACA JUGA : PBNU Kecam Aneksasi Israel atas Palestina di Tepi Barat
Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang bersiap untuk memulai diskusi pada 1 Juli tentang aneksasi Tepi Barat, wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967. Wilayah itu, di sisi lain, diincar oleh Palestina untuk menjadi bagian negaranya.
Palestina dengan keras menentang rencana aneksasi, seperti halnya sebagian besar kekuatan dunia. Para pemimpin Palestina juga telah sepenuhnya menolak proposal perdamaian yang diluncurkan pada Januari oleh Presiden AS Donald Trump, dengan Washington akan mengakui permukiman Yahudi sebagai bagian dari Israel.
"Jika Israel memutuskan untuk memperluas kedaulatannya, itu akan dilakukan di wilayah-wilayah di mana negara itu selalu mempertahankan klaim yang sah, historis, dan legal," ujar Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon kepada dewan.
BACA JUGA : Indonesia Akan Tingkatkan Bantuan untuk Palestina
Para pembantu senior Trump memulai pembicaraan pada Selasa (23/6) tentang apakah akan memberi Netanyahu lampu hijau untuk rencana pencaplokannya. Sekretaris Negara AS Mike Pompeo mengatakan pada Rabu bahwa perluasan kedaulatan adalah keputusan "untuk dibuat oleh Israel."
"Saya mengerti bahwa banyak dari anda memiliki kekhawatiran. Pada saat yang sama, kami meminta anda juga meminta pertanggungjawaban kepemimpinan Palestina atas tindakan yang menjadi tanggung jawab mereka," kata Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft kepada dewan.
Guterres menyeru kuartet mediator Timur Tengah yakni AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB "untuk mengambil peran mediasi yang diamanatkan kepada kita dan menemukan kerangka kerja yang disepakati bersama bagi para pihak untuk terlibat kembali, tanpa prasyarat, dengan kita dan negara-negara utama lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Jalan Rusak di Sleman Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Pasang Spanduk Obyek Wisata Jeglongan Sewu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
- ASN Akan Dipindah ke Ibu Kota Nusantara Secara Bertahap hingga 2029, Ini Prioritasnya
- Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
- Arab Saudi Rilis Aturan Baru Visa Umrah 2024, Simak Informasi Lengkapnya
- Pemerintah dan DPR Didesak Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset
- Detik-detik Pasutri Terseret Banjir Lahar Hujan Semeru, Jembatan Ambrol saat Dilintasi
- Seorang Polisi Berkendara dalam Kondisi Mabuk hingga Tabrak Pagar, Kompolnas: Memalukan!
Advertisement
Advertisement