Advertisement
PBNU Kecam Aneksasi Israel atas Palestina di Tepi Barat
Bendera Palestina dipasang berderet di Lembah Yordania, Tepi Barat. - Bloomberg/Kobi Wolf
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Rencana aneksasi Israel atas wilayah Palestina di Tepi Barat mendapatkan kecaman dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama A Helmy Faishal Zaini mengatakan rencana tersebut harus dihentikan lantaran bakal memicu perselisihan yang berkepanjangan.
"Israel harus menghentikan segala upaya yang secara langsung akan berakibat memperkeruh keamanan dan membuat perdamaian dunia terusik," ujar Helmy, seperti dikutip Antara, Sabtu (13/6/2020).
Advertisement
Dia mengapresiasi dan mendukung keputusan, gagasan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menentang tindakan aneksasi Israel.
Menurut dia, Indonesia berperan penting dalam mendorong isu ini di forum internasional guna mewujudkan perdamaian di dunia.
"Kami kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya-upaya strategis guna mewujudkan perdamaian di negara-negara konflik, terutama di Palestina. Upaya ini sejalan dengan amanat Muktamar 33 Nahdlatul Ulama di Jombang tahun 2015. Nahdlatul Ulama mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Bagi Nahdlatul Ulama, apa yang terjadi di Palestina itu bukan konflik soal agama saja, namun lebih dari itu merupakan konflik kemanusiaan," kata dia.
Nahdlatul Ulama sendiri juga melakukan sejumlah langkah dan upaya strategis untuk membantu penyelesaian konflik di Palestina.
NU secara intens menggalang komunikasi dengan berbagai pihak untuk memberi masukan demi pencapaian kedaulatan Palestina, kata Helmy Faishal.
Sejak 1938, sikap NU tidak berubah. NU konsisten dan berkomitmen mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Oleh karena itu, pihak NU menyambut baik gagasan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menlu Retno LP Marsudi.
"NU mendukung penuh tiga agenda penting terkait perdamaian di Palestina, yakni memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, memulihkan kondisi sosial politik, dan juga mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
