Advertisement
PBNU Kecam Aneksasi Israel atas Palestina di Tepi Barat
Bendera Palestina dipasang berderet di Lembah Yordania, Tepi Barat. - Bloomberg/Kobi Wolf
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Rencana aneksasi Israel atas wilayah Palestina di Tepi Barat mendapatkan kecaman dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama A Helmy Faishal Zaini mengatakan rencana tersebut harus dihentikan lantaran bakal memicu perselisihan yang berkepanjangan.
"Israel harus menghentikan segala upaya yang secara langsung akan berakibat memperkeruh keamanan dan membuat perdamaian dunia terusik," ujar Helmy, seperti dikutip Antara, Sabtu (13/6/2020).
Advertisement
Dia mengapresiasi dan mendukung keputusan, gagasan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menentang tindakan aneksasi Israel.
Menurut dia, Indonesia berperan penting dalam mendorong isu ini di forum internasional guna mewujudkan perdamaian di dunia.
"Kami kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melakukan upaya-upaya strategis guna mewujudkan perdamaian di negara-negara konflik, terutama di Palestina. Upaya ini sejalan dengan amanat Muktamar 33 Nahdlatul Ulama di Jombang tahun 2015. Nahdlatul Ulama mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Bagi Nahdlatul Ulama, apa yang terjadi di Palestina itu bukan konflik soal agama saja, namun lebih dari itu merupakan konflik kemanusiaan," kata dia.
Nahdlatul Ulama sendiri juga melakukan sejumlah langkah dan upaya strategis untuk membantu penyelesaian konflik di Palestina.
NU secara intens menggalang komunikasi dengan berbagai pihak untuk memberi masukan demi pencapaian kedaulatan Palestina, kata Helmy Faishal.
Sejak 1938, sikap NU tidak berubah. NU konsisten dan berkomitmen mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Oleh karena itu, pihak NU menyambut baik gagasan Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menlu Retno LP Marsudi.
"NU mendukung penuh tiga agenda penting terkait perdamaian di Palestina, yakni memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, memulihkan kondisi sosial politik, dan juga mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jemaah Haji Meninggal Dunia Mencapai 418 Orang, Kemenkes Sebut Perlu Ada Pengetatan
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Advertisement
Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
Menag Dampingi Prabowo Bertolak ke Jeddah untuk Bahas Kampung Haji Indonesia
Advertisement
Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Ini Alasan Tetap Menempel Kartu E-Toll Saat Melewati Tol Jogja-Solo Segmen Klaten-Prambanan yang Digratiskan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement
