Advertisement
Komisi VII Tegur Cara Komunikasi PLN
Petugas PLN melakukan pemeriksaan listrik. Istimewa - PLN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI menegur cara komunikasi PT PLN (Persero) di tengah keluhan tagihan listrik pelanggan. Kritik dilayangkan antara lain karena PLN menyinggung kebiasaan masyarakat menonton drama korea atau drakor.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan PLN harus memperbaiki cara komunikasi kepada para pelanggan. Dia pun menegaskan, masyarakat perlu diberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana.
Advertisement
"Jadi tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata, kalimat, mengatakan bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, engggak usah, pak. Itu kan bahasa yang non-sains, Pak," ujarnya dalam RDP Komisi VII DPR RI, Rabu (17/6/2020).
Eddy meminta PLN untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas di tengah situasi masyarakat yang sedang menghadapi pandemi. Di saat situasis sulit, tagihan listrik yang bikin kaget dinilai menambah beban masyarakat.
"Masyarakat lagi susah. Ini masalah serius, masa ditanggapi dengan bahasa-bahasa lelucon seperti itu. Ini kami mohon perhatian Bapak Ibu di PLN agar hal ini bisa diperbaiki," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
Advertisement
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement
