Advertisement
Banyak Protes di Mana-Mana karena Ekonomi Sulit, Perdana Menteri Suriah Dipecat
Presiden Suriah Bashar al-Assad - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Perdana Menteri Imad Khamis secara resmi dipecat oleh Presiden Suriah, Bashar al-Assad akibat krisis ekonomi dan pecahnya aksi protes di daerah-daerah yang dikuasai pemerintah.
Laporan dari kantor berita SANA dilansir dari Bisnis.com--jaringan Harianjogja.com tidak memberikan alasan secara lebih detil atas keputusan mendadak itu, yang diumumkan kemarin dalam sebuah keputusan presiden.
Advertisement
Presiden kemudian menunjuk Hussein Arnous, Menteri Sumber Daya Air, sebagai pengganti Khamis.
Setelah sembilan tahun berperang, Suriah berada dalam pergolakan krisis ekonomi yang diperparah oleh krisis likuiditas dolar di negara tetangga Lebanon itu.
Mata uangnya jatuh ke rekor terendah dalam beberapa hari terakhir menjelang sanksi tambahan dari Amerika Serikat. Nilai tukar pound Suriah mencapai rekor 3.000 terhadap dolar AS awal pekan ini di pasar gelap seperti dikutip Aljazeera.com, Jumat (12/6/2020).
Otoritas Suriah menyalahkan sanksi Barat sebagai penyebab kesulitan yang meluas di antara penduduk kelas pekerja. Melemahnya mata uang negara itu telah menyebabkan harga melonjak dan warga kesulitan membeli makanan dan pasokan dasar.
Pemerintah mengkritik gelombang sanksi AS yang semakin ketat, yang dikenal sebagai Caesar Act dan mulai berlaku akhir bulan ini. Analis memperkirakan langkah itu baru akan membuat lebih sulit untuk melakukan bisnis dengan Damaskus.
Arnous, 67, telah menjabat dalam suksesi panjang jabatan pemerintah, termasuk sebagai Gubernur Provinsi Deir Az Zor yang berbatasan dengan Irak dan provinsi Quneitra di Suriah selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
