Advertisement
PLN Menampik Lakukan Subsidi Silang, Begini Penjelasannya...
Petugas PLN melakukan pemeriksaan listrik dengan protokol kesehatan. Istimewa - PLN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menanggapi kabar yang beredar di masyarakat bahwa banyak tagihan listirk yang membengkak, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan tak pernah melakukan adjusment tarif listrik maupun cross subsidi.
Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero) Syofvi F. Roekman mengatakan kondisi naiknya penggunaan listrik masyarakat merupakan dampak dari pandemi Virus Corona (Covid-19).
Advertisement
"Ini adalah dampak Covid menggunakan tarif rerata tiga bulan, setelah kami berkeliling dan mencatat kembali stand meter. Kami pun sudah mengantisipasi kenaikan tagihan listrik dan perhitungan beberapa detailnya," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (6/6/2020).
Dia menegaskan PLN tidak pernah melakukan adjustment terhadap tarif karena naik turunnya tarif listrik merupakan kewenangan pemerintah yakni Kementerian ESDM bukan PLN.
Selain itu, pihaknya juga tidak melakukan cross subsidi antara penerima stimulus yakni pengguna listrik rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA bersubsidi dengan non subsidi.
"Beberapa info berseliweran yang menyebutkan kami melakukan cross subsidi. Itu tidak benar, kami tak lakukan cross subsidi," katanya.
PLN juga tak memanipulasi pembacaan meter. Pihaknya tak berupaya melakukan sesuatu yang tak dilakukan yakni mengubah besaran penggunaan kwh meter.
"Intinya, kami lakukan selama ini dan kami akan berupaya membantu PLN. Kami juga harus melayani pelanggan kami 24 jam 7 hari seminggu. Kami lakukan di tengah Covid-19 sehingga banyak protokol yang kami lakukan," tutur Syofvi
Dia menuturkan PLN terus meningkatkan mutu pelanggan dalam rangka transformasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
