Advertisement
PLN Menampik Lakukan Subsidi Silang, Begini Penjelasannya...
Petugas PLN melakukan pemeriksaan listrik dengan protokol kesehatan. Istimewa - PLN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menanggapi kabar yang beredar di masyarakat bahwa banyak tagihan listirk yang membengkak, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan tak pernah melakukan adjusment tarif listrik maupun cross subsidi.
Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero) Syofvi F. Roekman mengatakan kondisi naiknya penggunaan listrik masyarakat merupakan dampak dari pandemi Virus Corona (Covid-19).
Advertisement
"Ini adalah dampak Covid menggunakan tarif rerata tiga bulan, setelah kami berkeliling dan mencatat kembali stand meter. Kami pun sudah mengantisipasi kenaikan tagihan listrik dan perhitungan beberapa detailnya," ujarnya dalam konferensi pers, Sabtu (6/6/2020).
Dia menegaskan PLN tidak pernah melakukan adjustment terhadap tarif karena naik turunnya tarif listrik merupakan kewenangan pemerintah yakni Kementerian ESDM bukan PLN.
Selain itu, pihaknya juga tidak melakukan cross subsidi antara penerima stimulus yakni pengguna listrik rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA bersubsidi dengan non subsidi.
"Beberapa info berseliweran yang menyebutkan kami melakukan cross subsidi. Itu tidak benar, kami tak lakukan cross subsidi," katanya.
PLN juga tak memanipulasi pembacaan meter. Pihaknya tak berupaya melakukan sesuatu yang tak dilakukan yakni mengubah besaran penggunaan kwh meter.
"Intinya, kami lakukan selama ini dan kami akan berupaya membantu PLN. Kami juga harus melayani pelanggan kami 24 jam 7 hari seminggu. Kami lakukan di tengah Covid-19 sehingga banyak protokol yang kami lakukan," tutur Syofvi
Dia menuturkan PLN terus meningkatkan mutu pelanggan dalam rangka transformasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
JK Yakin Pertemuan Jokowi dan SBY Bahas Masa Depan Bangsa
Kasus Kebakaran Bromo Dilimpahkan Polda Jawa Timur ke Kejaksaan
Advertisement
Penyelewengan di Dana Pensiun BUMN, Erick Thohir: Harus Dihukum
Respons PDIP Terkait Isu Jokowi Nyebrang ke PSI
Advertisement
Kronologi Hilang Kontak Mentan Syahrul Yasin Limpo di Eropa
UU ASN Disahkan, Penataan Honorer Kini Miliki Payung Hukum
Advertisement
Jambore Stroke: 1.000 Kursi Roda Disiapkan untuk Penderita Stroke
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement
Kokam DIY Dibekukan, Ini Sejarah Pembentukan Kokam dan Lokasi Markas Pertamanya
Advertisement
Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Revisi Undang-Undang IKN Disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR
- Musim Kemarau, PDAM Temanggung Menggilir Pengaliran Air Pelanggan
- Undang-Undang ASN Disahkan DPR Hari Ini
- Menteri Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kompolnas lewat Revisi Perpres
- Kunjungan Kerja ke Spanyol, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak
- KPK Temukan 12 Senjata Api di Rumah Mentan Syahrul, Mabes Polri Turun Tangan
- Bocah 14 Tahun Ngamuk di Mal Thailand, Lepaskan Tembakan Membabi Buta, 3 Orang Meninggal
Advertisement
Advertisement
