New Normal Akan Dihentikan Bila Terjadi Kondisi Berikut

Harianjogja.com, JAKARTA– New normal atau tata kehidupan baru tengah dipersiapkan pemerintah di tengah Covid-19. Kendati demikian kebijakan itu bisa saja dihentikan dengan sejumlah alasan.

Pemerintah menyatakan pembukaan sektor sosial dan ekonomi masyarakat dilakukan bertahap pada era tatanan kenormalan baru atau new normal. Namun, tak menutup kemungkinan new normal akan dihentikan apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19 secara signifikan.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, pihaknya mendapat tugas untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelonggaran atau pembukaan sektor-sektor tertentu menjelang new normal.

"Khususnya dalam rangka pelonggaran atau pemberian kesempatan kepada daerah untuk membuka sektor-sektor tertentu secara bertahap, berlanjut, dan ini sangat ditentukan perkembangan yang terjadi," kata Doni usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi melalui telekonferensi, Rabu (27/5/2020).

Doni menuturkan, data penularan Covid-19 di sejumlah daerah sangat fluktuatif. Ia mengatakan, new normal yang identik dengan pelonggaran sektor sosial-ekonomi bisa saja dihentikan apabila ada lonjakan kasus baru secara signifikan.

"Tadi juga Bapak Menteri Bappenas (Suharso Monoarfa) mengatakan data-data ini juga sangat fluktuatif. Artinya bisa dibuka, tetapi ketika nanti terjadi kasus baru, bisa saja tempat atau kota yang tadi telah dibuka ditutup kembali. Jadi perintah Bapak Presiden sangat memberikan prioritas terhadap keselamatan masyarakat," tutur dia.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut new normal yang identik dengan pelonggaran sektor sosial dan ekonomi akan dihentikan apabila terjadi gelombang kedua penularan virus corona.

"Karena kalau terjadi secondary wave maka kegiatan akan dihentikan kembali dan kegiatan pun akan terganggu kembali," ucap dia.

Menurut Airlangga, pengerahan pasukan TNI-Polri di tempat ramai guna memastikan protokol kesehatan dijalankan masyarakat, khususnya pada era kenormalan baru.

"Di tempat-tempat tersebut bisa dijaga disiplin dari masyarakat sehingga tidak terjadi secondary wave," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Airlangga melanjutkan, sosialisasi, edukasi, monitoring dan penegakan hukum secara tegas menjadi prasyarat utama diterapkannya new normal oleh pemerintah.

"Dan pemerintah selalu mengoordinasikan data-data yang sifatnya dinamis ini sesuai situasi dan keadaan di daerah masing-masing," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Okezone.com dengan judul "New Normal Bisa Dihentikan Bila Terjadi Gelombang Kedua Covid-19".

Sumber : Okezone.com