Advertisement
Jokowi Perintahkan Tatanan New Normal Segera Disosialisasikan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo memerintahkan tatanan kenormalan baru untuk kegiatan produktif yang aman dari Covid-19 segera disosialisasikan ke masyarakat.
"Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat," katanya di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, dalam rapat terbatas perihal persiapan pelaksanaan protokol tatanan normal baru yang aman dari Covid-19.
Advertisement
"Sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai dilarang berkerumun dalam jumlah yang banyak," katanya.
Dalam rapat yang diikuti oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo itu, ia mengemukakan keyakinannya bahwa setelah sosialisasi penerapan protokol kenormalan baru secara masif tingkat penularan Covid-19 bisa turun signifikan.
Presiden telah memerintahkan pengerahan 340 ribu personel TNI/Polri di 1.800 titik di empat provinsi dan 25 kabupaten dan kota untuk mendisiplinkan masyarakat mengikuti tatanan kenormalan baru.
Daerah bisa memulai penerapan tatanan kenormalan baru bila indikator penularan Covid-19 yang disebut angka reproduksi dasar (R0) di wilayahnya kurang dari satu. Angka reproduksi dasar menunjukkan jumlah rata-rata kasus infeksi sekunder dari satu kasus infeksi dalam satu populasi rentan.
Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sebelum menerapkan konsep kenormalan baru, pemerintah di suatu negara harus memenuhi beberapa syarat seperti mempunyai bukti bahwa transmisi virus corona sudah dikendalikan serta punya kapasitas sistem kesehatan masyarakat mumpuni, termasuk rumah sakit untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien Covid-19.
Syarat lainnya, risiko penularan wabah harus diminimalkan terutama di wilayah dengan kerentanan tinggi termasuk di panti jompo, fasilitas kesehatan, dan tempat keramaian; langkah-langkah pencegahan di tempat kerja harus ditetapkan; risiko penularan dari wilayah lain harus dipantau dan diperhatikan dengan ketat; dan masyarakat harus dilibatkan untuk memberi masukan dalam transisi menuju kenormalan baru.
Hingga Selasa (26/5) jumlah kumulatif pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 23.165 orang dengan perincian 5.877 orang dinyatakan sembuh dan 1.418 orang meninggal dunia.
Kasus Covid-19 sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia, paling banyak di DKI Jakarta (6.798), disusul Jawa Timur (3.943), Jawa Barat (2.130), Sulawesi Selatan (1.352), Jawa Tengah (1.315), Sumatera Selatan (868), Banten (807), Kalimantan Selatan (630), Papua (567), Sumatera Barat (513), Nusa Tenggara Barat (488), Bali (407), Kalimantan Tengah (322), dan Sumatera Utara (315).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 27 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement