Advertisement
Agar Dana Bansos Tidak Dikorupsi, Ini Strategi yang Digunakan Presiden Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan banyak bantuan untuk warga sebagai kebijakan di tengah Pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan perlunya pendampingan lembaga hukum dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai dan bantuan langsung tunai tunai (BLT) dana desa kepada masyarakat terdampak Covid-19. Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di dalam prosesnya.
“Dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi dari KPK, BPKP, Kejaksaan. kita memiliki lembaga untuk mengawasi agr tidak terjadi korupsi di lapangan,” kata Presiden membuka rapat terbatas penyederhanaan prosedur bansos tunai dan BLT dana desa melalui video conference dari Istana Merdeka, Selasa (19/5/2020).
Advertisement
Jokowi mengatakan pendampingan itu untuk menjamin akuntabilitas penyaluran di tengah upaya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dia mewanti-wanti agar penyederhanaan proses untuk mempercepat penyaluran tidak mengurangi akuntabilitas.
Seperti diketahui, percepatan penyaluran bantuan sosial tunai dan BLT dana desa menjadi perhatian Presiden.
Realisasi yang berjalan lambat membuat Presiden meminta jajarannya segera melakukan perbaikan. Dalam rapat sebelumnya, Jokowi mencatat BLT dana desa yang tersalurkan kurang dari 15 persen dan bantuan sosial tunai kurang dari 25 persen. Namun Menteri Desa,
Menurut Jokowi, ada dua hal utama yang menjadi permasalahan, yakni prosedur yang berbelit dan sinkronisasi data. “Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesederhana mungkin sesimpel munkin, tanpa mengurangi akuntabiltas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel,” kata Jokowi membuka rapat terbatas penyederhanaan prosedur bansos tunai dan BLT dana desa melalui video conference dari Istana Merdeka, Selasa (19/5/2020).
Jokowi juga meminta penyelesaian sinkronisasi data berjalan dengan cepat. Perangkat terkecil seperti RT/RW di desar perlu dilibatkan.
Selain itu mekanisme penyaluran juga harus dibuat lebih transparan, sehingga semua permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. “Baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Disdik Sleman Berharap Kursi Yang Ditinggalkan Dapat Terisi
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
- Suap ke Mbak Ita Demi Mendapat Proyek, Ketua Gapensi Semarang Dituntut 5 Tahun Penjara
- Kementerian Hukum Tegaskan Pembayaran Royalti Jadi Tanggung Jawab Penyelenggara Acara, Bukan Penyanyi
- Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
- Presiden Prabowo Subianto Sebut Wisma Danantara Indonesia sebagai Rumah Besar Investasi
- Bobby Nasution Siap Diperiksa Terkait Korupsi di Dinas PUPR Sumut, Begini Respons KPK
Advertisement
Advertisement