Advertisement
Di Tengah Corona, Pemerintah Harus Fokuskan Anggaran Rakyat untuk 3 Hal Penting Ini
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengamat ekonomi Imaduddin Abdullah dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan stimulus fiskal perlu diprioritaskan pada tiga hal yakni kesehatan, pengurangan dampak negatif COVID-19 dan bantuan bisnis pasca pandemi.
"Dalam hal fiskal, negara-negara yang berhasil dampak Covid-19 ini adalah negara-negara yang memprioritaskan tiga hal pertama yakni memprioritaskan sektor kesehatan jangan sampai tidak memiliki infrastrukur kesehatan yang siap ketika Covid-19 menyerang," ujar Imaduddin Abdullah dalam diskusi online di Jakarta, Sabtu (25/4/2020).
Advertisement
Dia menilai terkait prioritas kesehatan ini, banyak negara melakukan realokasi anggaran keuangannya ke sektor tersebut dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19.
"Lalu bagaimana stimulus fiskal ini juga didorong kepada elemen masyarakat yang terdampak Covid-19 agar dampak negatifnya dapat berkurang melalui sejumlah bantuan," katanya.
Terakhir, lanjut pengamat itu, tentunya bisnis bagaimana bisa didorong agar jangan sampai setelah pandemi Covid-19 berakhir aktivitas bisnis sulit berkembang, sehingga bantuan fiskal kepada pelaku bisnis sangat penting.
Sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menduga tambahan belanja dan pembiayaan di APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun tidak cukup untuk menangani dampak wabah COVID-19.
Febrio merinci tambahan anggaran itu terdiri dari Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi.
Ia menuturkan pemerintah akan bersiap-siap untuk menentukan langkah selanjutnya sebagai antisipasi jika tambahan anggaran tersebut tidak cukup untuk menangani wabah COVID-19 dan memperbaiki perekonomian Indonesia.
Sementara itu, Febrio menjelaskan anggaran Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi diindikasikan untuk pemberian stimulus bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Ia mengatakan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga kini telah mampu menyasar 20 persen UMKM terbawah sehingga diharapkan dengan Rp150 triliun dapat menjangkau lebih luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Danais Rp2,7 Miliar Dikucurkan untuk Program Padat Karya di Bantul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pengerahan ASN Dukung Prabowo-Gibran Tak Cukup Bukti, Berikut Putusan MK
- Jokowi Panen Jagung di Tengah Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres di MK
- Selain Kubu AMIN, Putusan MK juga Tolak Permohonan Kubu GAMA
- Terima Penghargaan Baznas RI, Pj Gubernur: Pemprov Jateng Targetkan Penuntasan Kemiskinan
- Usai Putusan MK, KPU Bakal Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden-Wapres Terpilih
- Surya Paloh Hormati Politikus lain yang Memperjuangkan Hak Angket
- Gibran Tetap Selesaikan Tugas di Balai Kota Surakarta Seusai Putusan MK
Advertisement
Advertisement