Advertisement
KPK Apresiasi Jokowi yang Tak Bebaskan Napi Koruptor
llustrasi penjara. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membebaskan narapidana koruptor di atas umur 60 tahun terkait pandemi Covid-19 dan overkapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Ketegasan Presiden itu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami tentu mengapresiasi apa yang telah disampaikan presiden terkait hal tersebut, karena kita semua tahu bahaya dan dampak dari korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi pada Senin (6/4/2020).
Advertisement
Meski begitu, Ali mempertanyakan data yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM yang kali pertama mewacanakan pembebasan napi koruptor, sebelum melakukan revisi PP No.19/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
"Kami harap Kementerian Hukum dan HAM memiliki data yang akurat sebelum mengambil kebijakan di tengah Pandemi Covid-19 ini sehingga masyarakat bisa memahami kebijakan tersebut dan memastikan bukan atas dasar agenda lain yang menimbulkan khawatiran di masyarakat serta tentu harus dilaksanakan secara adil," tuturnya.
Ali menyebut, seharusnya pembenahan pengelolaan lapas menjadi hal yang penting sebagaimana rekomendasi hasil kajian KPK tahun 2019. Karena, dengan cara itu, nantinya bisa memastikan tujuan pembinaan di lapas dapat tercapai.
"Termasuk dalam hal terdapat Pandemi Covid 19 ini, sehingga ke depan overkapasitas dapat diminimalisir dan pemetaan napi yang patut dibebaskan atau tidak pun akan lebih terukur," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan nasib narapidana koruptor, sama sekali tidak dibicarakan dalam rapat kabinet.
"Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kami bicarakan dalam rapat-rapat kami. Jadi, mengenai PP 99 Tahun 2012 perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum," tutup Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bahlil: Tambang untuk Ormas Tetap Jalan Meski Diuji MK
Isu Kebocoran Data Konsumen, KAI Pastikan Proses Internal Jalan
Ketegangan Baru: Uni Eropa Kritik Klaim Donald Trump atas Greenland
Roy Suryo Laporkan 7 Orang Kubu Jokowi ke Polisi
Advertisement
Satgas PKH Ungkap 12 Perusahaan Diduga Picu Banjir Sumatera
Petugas Haji dari TNI-Polri Ditambah Dua Kali Lipat
Pembiayaan APBN 2025 Tembus Rp744 Triliun
Aceh Timur Terendam Lagi, Lima Kecamatan Dilanda Banjir
Pakar UI Usul Polri Punya Dua Wakapolri, Ini Alasannya
Advertisement
Badai Salju Lumpuhkan Eropa, Ribuan Penerbangan Dibatalkan
Jenderal Iran Peringatkan AS, Klaim Militer Kini Lebih Kuat
18,45 Kg Sabu Digagalkan di Bandara Auckland, Nilai Rp68,5 M
Trump Teken Perintah Eksekutif, AS Keluar dari 66 Organisasi Global
Danantara Kembangkan Kompleks Haji RI di Makkah
Advertisement
Prabowo Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal
Berita Pilihan
Advertisement
Generasi Muda di Kulonprogo Menunda Nikah, Angka Pernikahan Turun
Advertisement
10 Destinasi Terfavorit di Sleman Selama Libur Nataru, Ini Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Dua Perangkat Desa Jeruk Boyolali Mundur Usai Demo Warga
- Lahan Pengganti SDN Nglarang Terdampak Tol Jogja Solo Sudah Ditetapkan
- Kedubes Spanyol Minta Pencarian Korban KM Putri Sakinah Diperpanjang
- Mahasiswa Latih Warga Mengolah Sampah dengan Galon Tumpuk
- Superflu Influenza A H3N2 Muncul di Jateng, Ini Penjelasan Dinkes
- Masih Ada 1.407 RTLH di Kota Jogja, 53 Unit Diperbaiki 2026
- Dewas KPK Segera Umumkan Hasil Laporan soal Bobby Nasution
Advertisement
Advertisement
