Mendagri Minta Kepala Daerah Terima Kepulangan TKI

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Bagi Tenaga Kerja Indonesia.  Surat bernomor 440/2688/SJ itu ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota di Seluruh Indonesia.

“Surat dikeluarkan dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Berkenaan dengan berlakunya kebijakan Movement Control Order (MCC) oleh Pemerintah Malaysia pada tanggal 18 Maret 2020 yang membatasi pergerakan terhadap orang dan barang telah berdampak pada pemulangan para TKl dari Malaysia. Sehingga dalam surat tersebut juga dijelaskan apa saja langkah yang harus dilakukan kepala daerah,” kata Mendagri dalam SE yang ditandatangani pada 1 April 2020.

Pusat Penerangan Kemendagri dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa Mendagri meminta Gubernur, Bupati/Wali Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, khusus bagi Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Riau, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang wilayahnya menjadi pintu masuk kedatangan para TKI dari Malaysia agar menerima dan memberikan perlindungan terhadap proses pemulangan TKI dari Malaysia baik yang melalui jalur resmi maupun jalur lain.

Kedua, mekanisme penerimaan TKI dari Malaysia sebagaimana dimaksud pada poin pertama dilakukan dengan cara pemeriksaan sesual protokol penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (otoritas setempat) dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.

Ketiga, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai protokoI penanganan Covid-19, TKI dari Malaysua dibagi menjadi 2 (dua) kelompok.

TKI yang tidak memilikl gejala/simtomatik Covid-19 diperbolehkan pulang ke daerah masing-masing dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan memberlakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.

Isolasi dimaksudkan guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Selama masa isolasi mereka diberi bantuan berupa pemberian masker, sarung tangan, pembersih tangan berbentuk gel/cairan (hand sanitizer), sabun cuci tangan, suplemen vitamin C dan vitamin E, serta mengikuti pelaksanaan rapid test.

Sementara bagi TKI yang memiliki gejala/simtomatik Covid-19 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan atau positif terpapar Covid-19, mereka akan ditempatkan di tempat isolasi yang telah disiapkan sesuai protokol penanganan Covid-19.

Isolasi mandiri bagi TKI dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupatean/Kota. Bisa juga isolasi dengan menggunakan fasilitas milik swasta yang telah bekerja sama dengan rumah sakit sebagai rujukan langsung bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 bila membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia