Presiden Minta Ada Insentif untuk UMKM Terdampak Corona

Joko Widodo - Reuters/Willy Kurniawan
20 Maret 2020 15:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, BOGOR - Untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) karena terdampak wabah Corona (Covid-19), Presiden Joko Widodo meminta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan usaha informal dapat memperoleh tambahan insentif baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Realokasi anggaran difokuskan untuk membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha khususnya UMKM serta sektor informal, ini penting sekali, harus digarisbawahi, UMKM dan sektor informal," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/3/2020). 

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik "Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global COVID-19" yang dilangsungkan melalui "video conference" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otorita Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah dan para pejabat terkait lainnya.

"Saya sudah minta fokus tiga hal saja yaitu pertama bidang kesehatan terutama dalam upaya pengendalian Covid-19, kedua 'social safety net', bansos-bansos, ketiga berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari PHK," ungkap Presiden. 

Realokasi itu berasal dari belanja APBN dan belanja APBD-APBD di daerah-daerah. Presiden juga meminta OJK memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan maupun melunasi kredit.

"Saya minta OJK fokus kepada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan ekonomi kepada kelompok UMKM terdampak dan sektor informal sehingga produksi berjalan dan tidak melakukan PHK," tambah Presiden.

Presiden mengaku sudah mendapat laporan dari OJK yang telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur termasuk debitur UMKM yang terkena dampak Covid-19.

"Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan sangat bagus dan saya minta kebijakan stimulus ini bisa dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan di lapangan," ungkap Presiden.

Ia juga minta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih diintensifkan lagi dan dieksekusi sebanyak-banyaknya.

"Saya minta dukungan seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan," tegas Presiden.

Hingga Kamis (19/3/2020), Indonesia memiliki 309 kasus COVID-19 positif dengan 25 orang meninggal dunia dan tercatat sembuh 15 orang. Artinya rasio kematian pasien COVID-19 sebesar 8 persen.

Pasien positif COVID-19 tersebut tersebar di DKI Jakarta (210), Banten (27), Jawa Barat (26), Jawa Tengah (12), Jawa Timur (9), Yogyakarta (5), Bali (1), Kalimantan Barat (2), Kalimantan Timur (3), Kepulauan Riau (3), Sumatera Utara (2), Lampung (1), Riau (2), Sulawesi Utara (1), Sulawesi Tenggara (3) dan Sulawesi Selatan (2).

Hingga Kamis (19/3/2020) siang terkonfirmasi di dunia ada 245.652 orang yang terinfeksi Covid-19 dengan 10.050 kematian sedangkan sudah ada 88.437 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di China mencapai 80.967 kasus, di Italia 41.035 kasus, di Iran 18.407 kasus, di Spanyol 18.077, di Jerman 15.320 kasus.

Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia yaitu sebanyak 3.405 orang, disusul China 3.248 kematian, Iran sebanyak 1.284 orang dan Spanyol 831 orang. Saat ini sudah ada sekitar 123 negara yang mengonfirmasi kasus positif Covid-19 di negaranya.

Sumber : Antara