Advertisement
Demokrat Tak Ambil Pusing tentang Keluarnya Roy Suryo dari Partai

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Demokrat melalui Ketua DPP, Herman Khaeron tidak mempersoalkan mundurnya Roy Suryo dari partai. Menurutnya, keluar atau masuknya seseorang dalam partai merupakan hak masing-masing setiap orang.
"Tentu hak seseorang untuk masuk dan keluar dari partai. Dalam sistem kepartaian saat ini sebetulnya lebih fleksible seseorang keluar, dan masuk keanggotaan partai, dan sangat mungkin gonta-ganti partai, kecuali yang dilarang dalam undang-undang, semisal PNS yang tidak boleh berpartai," kata Herman kepada wartawan, Rabu (11/3/2020).
Advertisement
Herman meyakini, mundurnya Roy Suryo sudah menjadi pilihan tentunya hal itu sudah di pikirkan secara matang. Terlebih ia sendiri memang ingin kembali fokus di dunia profesional.
"Sudah jelas dengan alasan ingin kembali di keahliannya dan berada di jalur profesional," terangnya.
Sebelumnya, Roy Suryo memutuskan mengundurkan diri dari Partai Demokrat, per 11 Maret 2020. Pengunduran dirinya itu disampaikan melalui surat yang ditujukan ke Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pada hari ini, Rabu 11 Maret 2020 pukul 12.30 WIB bertempat di Puri Cikeas, saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri di semua posisi & jabatan di Partai Demokrat, termasuk selaku kader setelah (sekira-red) 15 tahun berpolitik," kata Roy dalam keterangan tertulis, Rabu (11/3/2020).
Sebelum mengundurkan diri, Roy Suryo menjabat sebagai wakil ketua umum nonaktif Partai Demokrat.
Ia mengaku surat pengunduran dirinya sudah diterima oleh ajudan SBY, yang saat ini tengah menyusun naskah pidato untuk Kongres V Partai Demokrat yang diadakan 14-16 Maret 2020. "Semoga lancar dan sukses" ucapnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement