Muhammadiyah Dorong Pemerintah Selalu Terbuka dalam Penanganan Kasus Covid-19
Muhammadiyah Covid-19 Command Center mengadakan konferensi pers ihwal strategi Muhammadiyah membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 di Gedung Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, (10/3/2020). - JIBI/Bisnis.com/Nyoman Ary Wahyudi Harianjogja.com, JAKARTA - PP Muhammadiyah mendorong pemerintah selalu menjalankan azas keterbukaan dan melibatkan seluruh elemen bangsa dalam menanggulangi penyebaran virus Corona (Covid-19).
Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center dr. Corona Rintawan mengatakan rumah sakit swasta dan elemen masyarakat lain perlu dilibatkan secara maksimal dalam penanaganan wabah Covid-19.
“Rumah sakit Muhammadiyah siap berkoordinasi dengan pemerintah untuk berkontribusi maksimal dalam menanggulangi wabah Covid-19, tuturnya saat Konferensi Pers Ihwal Strategi Muhammadiyah membantu pemerintah dalam penanggulanan Covid-19 di Gedung Pusat Muhammadiyah, Selasa (10/3/2020).
Namun, Rintawan menggarisbawahi keterbatasan alat medis untuk penanganan awal Covid-19 di sejumlah fasilitas kesehatan di Indonesia. Misalkan, keterbatasan perangkat alat pengaman diri (APD) yang saat ini sangat sulit dicari produknya.
“Kiranya pemerintah dapat melakukan upaya intervensi atas permasalahan ini,” kata dia.
20 Rumah Sakit Muhammadiyah-Aisyiyah telah ditunjuk untuk menyiapkan sarana dan fasilitas dalam menyelenggarakan tata laksana awal dan merujuknya pada rumah sakit yang ditunjuk pemerintah sebagai rujukan utama.
Jumlah pasien Covid-19 di Indonesia melonjak tajam dalam dua hari terakhir.
Kondisi ini memaksa pemerintah meningkatkan upaya pelacakan terhadap orang-orang yang telah melakukan kontak dekat dengan orang-orang yang telah dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut.
Pada Minggu (8/3/2020), jumlah positif Covid-19 di wilayah Tanah Air sebanyak 6 orang. Kemudian pada Senin (9/3/2020) sore, pemerintah mengumumkan 13 pasien tambahan, sehingga totalnya naik lebih dari 100 persen, atau menjadi 19 orang.
Juru bicara penanganan Covid-19 untuk Indonesia Achmad Yurianto mengatakan upaya pelacakan dilakukan dengan mendata seluruh kontak dekat pasien tercatat. Selanjutnya pemerintah mengidentifikasi gejala yang timbul dari setiap kontak dekat setelah bertemu dengan pasien.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
