Advertisement
Serikat Pekerja Protes Omnibus Law, Ini Respons Mahfud Md
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/2/2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut RUU Cipta Kerja masih bisa diperbaiki karena banyak serikat pekerja yang keberatan.
Mahfud mengungkapkan hal tersebut setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengunjunginya.
Advertisement
Serikat buruh masih mempermasalahkan soal Omnibus Law. Menurut Mahfud terdapat tiga masalah yang masih mengganjal bagi kalangan serikat pekerja.
Pertama, mereka tidak sependapat dengan resolusi dalam RUU itu, misal tentang jumlah jam lembur, upah minimal kabupaten dan upah minimal provinsi yang bakal disatukan.
Kedua, ketidakpahaman pada pasal-pasaldalam Omnibus Law.
Ketiga, kesalahan dalam RUU Omnibus Law yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah dapat mengubah Undang-undang. “RUU bisa salah, misal salah ketik. Pada pasal 170 disebutkan sebuah PP bisa mengubah UU. Secara hukum itu salah. Pemerintah kalau salah, pasti diperbaiki,” kata Mahfud, Rabu (26/2/2020).
Mahfud menyampaikan masyarakat bebas mengutarakan pendapatnya. Jika tidak sependapat, bisa dilakukan debat melalui DPR. Jika tidak dipahami, perbaikan narasi dalam pasal-pasal RUU juga masih bisa dilakukan.
“Kesimpulannya, itu adalah RUU yang masih bisa diperbaiki. Namanya juga masih rancangan yang harus dibahas beberapa tahap di DPR,” kata Mahfud.
Di samping mengutarakan ketiga hal tersebut, serikat pekerja juga meminta jaminan keamanan jika anggotanya melakukan demonstrasi soal Omnibus Law.
“Itu kami jamin. Polisi juga sudah jamin menangani demo itu dengan terukur karena dilindungi UU,” ujar Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jasa Marga Siap Hadapi Lonjakan Arus Nataru 2025-2026
Mentan: Impor Pangan Ilegal Harus Ditindak Tegas
Krisis Air Melanda Iran, Presiden Akui Situasi Kritis
Musik, Budaya, dan Doa Bersatu di Swara Prambanan 2025
Advertisement
Finlandia Perketat Persyaratan Izin Tinggal Tetap Mulai 2026
Pengamat Apresiasi Langkah Pertamina Hadapi Nataru
Jepang Batasi Pekerja Asing, Target 426 Ribu Mulai 2027
Tol Cipali Tetap Lancar Meskipun Kendaraan ke Cirebon Naik
KB Pascapersalinan Didorong Cegah Stunting dan Turunkan AKI
Advertisement
Brimob Sterilkan Gereja Katedral Jakarta Jelang Natal 2025
Pencairan Dana Desa Tahap II Tetap Sesuai PMK 81 Tahun 2025
BNPB Targetkan Huntara Aceh Selesai Sebelum Ramadan 2026
Trafik Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Naik 27 Persen Jelang Nataru
Pengungsi Banjir Aceh Tamiang Butuh Kelambu dan Selimut
Advertisement
Kemendiktisaintek Wajibkan Mata Kuliah Koperasi
Berita Pilihan
Advertisement
371 Ribu Kendaraan Masuk DIY hingga Hari Keempat Operasi Lilin
Advertisement
9 Desa Wisata Pilihan untuk Liburan Akhir Tahun di Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- Bernardo Tavares Resmi Nahkoda Baru Persebaya Surabaya
- Borobudur Target 170 Ribu Wisatawan Saat Libur Nataru 2025
- Wali Kota Yogyakarta dan BAZNAS Antar Bantuan ke Sumatera
- Mercedes-Benz Bayar US$149,6 Juta Akhiri Kasus Emisi
- Peringkat FIFA: Indonesia Tetap di Posisi 122, Thailand Teratas
- Mitsubishi Pajero 2026 Muncul, Siap Tantang Land Cruiser
- John Herdman Tolak Honduras, Media Sebut PSSI Beri Tawaran Besar
Advertisement
Advertisement
