Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Kasus Penyadapan
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
Kyatmaja Lookman.
Harianjogja.com, JAKARTA - Banjir terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprtindo), Kyatmaja Lookman menjelaskan sedikitnya 20.000 armada truk milik pengusaha jasa ekspedisi barang di Jakarta lumpuh atau tidak bisa beroperasi imbas banjir yang merendam sebagian ruas jalan utama di wilayah setempat.
"Teman-teman sih belum ada laporan ya, tapi untuk satu hari tidak beroperasi ada 20 ribu truk di DKI," kata Kyatmaja Lookman kepada Antara, Selasa (25/2/2020).
Akibatnya para pengusaha menderita kerugian yang ditaksir berkisar puluhan miliar rupiah per hari imbas tidak beroperasinya armada jasa pengiriman barang saat terjadi banjir.
"Perharinya tidak operasi bisa rugi Rp30 miliar," katanya.
Kyatmaja mengatakan kerugian tersebut belum termasuk kerusakan barang akibat terendam banjir.
Selain itu, sejumlah depo truk milik pengusaha juga dilaporkan terendam banjir di Jakarta.
"Belum lagi kerusakan armada yang terjadi akibat banjir. Satu unit bisa sampai Rp20-Rp30 juta kalau kena mesinnya," katanya.
Kyatmaja menambahkan kerugian materi tersebut belum termasuk yang dialami para pengusaha peti kemas di Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kapolri mengungkap dugaan peran empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga mahasiswa.
Microsoft 365 mengalami gangguan global. BSSN mengeluarkan 8 langkah mitigasi dan imbauan keamanan untuk mencegah serangan phishing.
PNBP hingga Oktober 2026 mencapai Rp551,8 triliun atau 120% target APBN. Penertiban kawasan hutan menyumbang lebih dari Rp55 triliun.
Kebun Amarilis Patuk mulai bermekaran setelah terlambat akibat kemarau panjang. Hingga 1.000 pengunjung datang setiap hari.
Prabowo dijadwalkan bertemu pimpinan parpol membahas calon pengganti Gibran. Presiden memiliki waktu hingga 27 November 2026.
PKB menyebut Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ideal menjadi Wapres pengganti Gibran. Namun, partai belum membahas usulan secara formal.