Banggar DPR Tolak Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Ini Alasannya
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menolak usulan kenaikan gaji kepala daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan stabilitas fiskal negara.
Presiden Joko Widodo di Banten. /Okezone
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah tak mau memulangkan seluruh WNI kombatan ISIS ke Tanah Air.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah masih membuka peluang untuk memulangkan anak WNI eks kombatan ISIS ke tanah air. Khususnya, mereka yang sudah yatim piatu.
Tetapi pemerintah ogah memulangkan orang tua asal Indonesia yang menjadi teroris pelintas.
"Dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan. Kami memang masih memberikan peluang untuk yang yatim, yatim piatu yang ada berada pada posisi anak-anak," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (12/2/2020).
Meski demikian, Jokowi belum mengetahui apakah ada anak di bawah umur yang dinyatakan yatim piatu di sana. Dia menyebut, verifikasi dan pendataan masih terus dilakukan oleh kementerian terkait.
"Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada (anak yatim piatu). Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia sepakat untuk tidak memulangkan ratusan eks kombatan ISIS yang berada di kawasan Timur Tengah. Langkah tersebut diambil mengingat pemerintah tak mau jika eks kombatan tersebut menjadi virus baru di tengah-tengah masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menolak usulan kenaikan gaji kepala daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan stabilitas fiskal negara.
Tak suka pepaya? Ini 4 bahan pangan tinggi serat seperti kacang polong, kubis brussel, sawi hijau, dan ubi jalar untuk bantu pencernaan tetap lancar.
Dispar DIY siapkan strategi transisi menuju Malioboro full pedestrian. Akses diatur ulang, parkir dan shuttle dioptimalkan demi kenyamanan wisatawan.
Milad ke-54 DMI Sleman diwarnai penyerahan santunan Rp42 juta kepada marbot. Program perlindungan ini hasil kolaborasi BPJamsostek, Baznas, BSI, dan Pemkab Slem
DP3 Sleman keluarkan edaran waspada wereng batang coklat. Petani diminta perkuat PHT dan deteksi dini untuk cegah gagal panen.
Pemkab Kulonprogo perkuat iklim investasi melalui layanan perizinan terintegrasi OSS-RBA dan penyediaan data potensi daerah.