Ini Regulasi yang Hambat Investasi Energi Terbarukan
Permen ESDM No 50/2017 dan perubahannya masih tidak menarik bagi para investor.
Dokumen foto pasukan tentara Suriah menyampaikan salam kemenangan seusai merebut kembali Kota Aleppo dari ISIS, Maret 2017. Militer Suriah mengumumkan gencatan senjata di Kota Deera selama 48 jam pada Sabtu (17/6/2017)./Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan pemulangan anak-anak warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS ke Indonesia. Menurut Wakil Presiden Ma`ruf Amin, negara akan mengutamakan anak yatim piatu di bawah 10 tahun untuk merealisasikan rencana itu.
Rencana itu, kata Ma`ruf, setelah pemerintah melihat situasi itu dari segi kemanusiaan. Meski demikian, Ma’aruf mengatakan, pemerintah tidak akan serta-merta memulangkan begitu saja.
Sebab bukan tidak mungkin, menurut Ma’aruf, anak-anak eks kombatan ISIS sudah terpapar paham radikalisme. Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji lebih dalam soal rencana ini.
“Dari segi antisipasi kemungkinan dia masih membawa virusnya (paham radikal),” ujarnya. “Jangan sampai anak yang sudah terprovokasi, suatu saat bisa muncul lagi.”
Sejauh ini, pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan para kombatan ISIS tersebut ke Indonesia. Wapres menyebut alasan keputusan itu lantaran para WNI berpotensi membahayakan masyarakat di dalam negeri.
Wapres menuturkan para kombatan kelompok teror itu telah mengambil sikap melepas kewarganegaraan mereka sendiri. Sikap itu salah satunya ditunjukan dengan bergabungnya para WNI dengan kelompok ISIS.
“Sebenarnya sudah dalam ketentuan peraturan UU, mereka itu tidak bisa dikeluarkan dari kewarganegaraan. Namun mereka sudah membuat dirinya sendiri lepas dari kewarganegaraan,” tuturnya.
Atas dasar itu, pemerintah kemudian menganggap para kombatan ISIS bukan lagi WNI dan memutuskan untuk tidak memulangkan mereka.
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan sejumlah antisipasi masuknya eks ISIS ke Indonesia. Langkah pencegahan itu untuk membendung para militan baik dari Filipina, Suriah maupun Afghanistan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Permen ESDM No 50/2017 dan perubahannya masih tidak menarik bagi para investor.
Wali Kota Solo Respati Ardi prioritaskan guru dan nakes dalam rekrutmen CASN. Pemkot kejar solusi kekurangan tenaga pendidikan.
Perubahan tampak pada pembaruan Grand Vitara, yaitu penyematan Electronic Parking Brake yang menggantikan sistem tuas rem parkir mekanis pada keluaran sebelumny
Menkeu Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil bahas strategi peningkatan PNBP, swasembada energi, dan listrik desa. Ini target dan datanya.
Merokok meningkatkan risiko kanker mulut secara signifikan. Ketahui penyebab, dampak, dan cara menurunkannya menurut dokter.
BGN akan menangguhkan SPPG tanpa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Kebijakan ini demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis.