Advertisement
Politikus PKS Usul Ekspor Ganja, Ini Respons Istana
Aparat Kepolisian Polres Aceh Utara mencabut batang tanaman ganja saat operasi ladang ganja di Desa Cot Rawa Tu, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Aceh, Rabu (10/5). - Antara/Rahmad
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Istana enggan mengomentari usulan politikus Partai Keadilan Sejahtera soal ekspor ganja. Sebelumnya, Rafli, politikus PKS mengusulkan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melegalkan ganja sebagai komoditas ekspor. Usul tersebut dilontarkan dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan, Kamis (30/1/2020).
"Saya belum mempelajari apa maksud dan tujuannya ataupun bagaimana kerangkanya. Kami tidak ingin berikan pendapat langsung sebelum mencoba mempelajarinya," ujar Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Advertisement
Rafli, dalam rapat kerja, mengatakan ganja menjadi potensi ekspor yang besar. Pasalnya Aceh merupakan daerah yang subur untuk ditanami yang memiliki daun lima jari tersebut.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam rapat tersebut menyatakan bakal melakukan kajian terlebih dahulu. Dia akan menimbang kepentingan ekspor tanaman ganja bagi Tanah Air.
Negeri jiran, Thailand, telah resmi menggunakan ganja untuk kebutuhan medis. Pada awal tahun ini, Negeri Gajah Putih tersebut mendistribusikan 10.000 botol minyak ganja untuk para pasien rumah sakit.
Direktur Pelaksana Organisasi Farmasi Pemerintah (GPO) Withoon Danwiboon menyebutkan Thailand akan mengirimkan 4.500 botol minyak ganja dengan volume 5 ml ke Kementerian Kesehatan Masyarakat. Minyak ganja tersebut disebarkan ke rumah-rumah sakit pada pertengahan tahun ini untuk sekitar 4.000 pasien terdaftar. Sebanyak 5.500 botol sisanya akan didistribusikan kemudian secara bertahap.
Thailand tercatat sebagai negara yang memiliki tradisi menggunakan ganja untuk menghilangkan rasa sakit dan kelelahan. Satu tujuan negara tersebut melegalkan ganja adalah meningkatkan pendapatan pertanian.
Di Thailand minyak ganja nantinya akan digunakan untuk mengobati pasien yang menderita mual karena kemoterapi, epilepsi, serta sakit dan nyeri. Pasien penyakit Parkinson, Alzheimer, serta yang sedang menjalani pengobatan pereda rasa sakit juga dapat menggunakannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Advertisement
Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
Menag Dampingi Prabowo Bertolak ke Jeddah untuk Bahas Kampung Haji Indonesia
Advertisement
Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Irigasi Mlati-Krajan Sepanjang Segera Dimatikan untuk Perbaikan, Puluhan Pembudidaya Terdampak
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement
