Advertisement
Gaji dan Pensiun Pegawai Pemda Bebani APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan kinerja APBN KITA Edisi November 2019 di Jakarta, Kamis (19/12/2019). - JIBI/Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Perekrutan pegawai di daerah yang semakin besar berpotensi memberatkan APBN. Selain menanggung sebagian gaji di daerah, negara juga dibebani oleh biaya pensiun pegawai-pegawai tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung DPD, Jakarta pada Selasa (14/1/2020).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah daerah (pemda) kerap merekrut pekerja dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perekrutan berlebihan ini berpotensi semakin memberatkan negara karena pemerintah yang menanggung biaya pensiun para pegawai tersebut.
PROMOTED: Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas
"Seluruh biaya pensiun kami [pemerintah] tanggung. Bahkan, ketika pemda tidak mampu membayarkan gaji PPPK, kami juga yang menanggung," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh anggota DPD untuk turut membantu mencari jalan keluar permasalahan ini. Ia mengakui, kemampuan masing-masing daerah akan berbeda satu sama lain sehingga pemberlakuan satu aturan tertentu diyakini akan menimbulkan ketidakpuasan pada satu daerah.
Anggaran dana pensiun untuk PPPK dan penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahun ini termasuk dalam komponen alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan DAU sebesar Rp427,09 triliun. Perolehan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp417,87 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan anggaran bantuan Siltap dan PPP3, masing-masing sebesar Rp1,12 triliun dan Rp4,26 trliun yang tidak tercantum di tahun-tahun sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pendukung HAM di Rusia-Ukraina-Belarus Diganjar Nobel Perdamaian 2022
Menteri ATR/BPN Ungkap 5 Kelompok Mafia Tanah, Siapa Saja?
Puan Bakal Bertemu Airlangga di Monas, Kode Pilpres?
Advertisement
BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem 7-9 Oktober 2022, Termasuk Jogja
Pengaduan dari Masyarakat Membludak, OJK Panggil Direksi Pinjol
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Mengklaim Peserta Jamsostek Naik 7 Juta
Mengaku-ngaku Jadi Komisaris Grab, Ustaz Yusuf Mansyur : Diam Saja Digaji
Advertisement
Luhut Binsar Ogah Jadi Capres & Cawapres Meski Mengklaim Dirinya Populer
Tragedi Kanjuruhan, Penggunaan Gas Air Mata Jadi Sorotan Jokowi
6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Belum Ditahan? Ini Dalih Polisi
20 Anggota Polisi Diduga Melanggar Etik Saat Tragedi Kanjuruhan
Advertisement
Truk Pengangkut Cat Terguling di Jalan Semarang-Solo, Pemotor Tergelincir
Berita Pilihan
- Pengaduan dari Masyarakat Membludak, OJK Panggil Direksi Pinjol
- Pasarkan Lewat Facebook, Penjual BPKB dan STNK Palsu Ditangkap
- Dukungan Akbar Tanjung untuk Anies Maju Capres Perlu Dilihat Konteksnya
- 16 Budaya Asal Jateng Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda 2022
- Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun, Begini Teknisnya..
Advertisement
Rawan Bencana Hidrometeorologi, BPBD Bantul Siagakan Pos di 29 Kalurahan
Advertisement
Satu-satunya di Kabupaten Magelang, Wisata Arung Jeram Kali Elo Terus Dikembangkan
Advertisement
Berita Populer
- Jelajah Kuliner: Cerita Presiden Sampai Legenda Komedian di Tahu Pojok Magelang
- DPRD Kabupaten Magelang Dorong Pemkab Optimalkan PAD
- Top 7 News Harianjogja.com Jumat, 7 Oktober 2022
- Susi Pudjiastuti Diperiksa Terkait Impor Garam Industri
- Kader Teriakkan Yel Anies-AHY saat Anies Tiba di Kantor Demokrat
- Truk Pengangkut Cat Terguling di Jalan Semarang-Solo, Pemotor Tergelincir
- Mie Sedaap Ditarik dari Singapura, Ini Varian yang Dianggap Mengandung Pestisida
Advertisement
Advertisement
