Advertisement
Ini Kronologi Penemuan Desa Fiktif
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan kinerja APBN KITA Edisi November 2019 di Jakarta, Kamis (19/12/2019). - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kronologi desa fiktif yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu.
Menurut Sri Mulyani, kasus ini bermula dari 56 desa baru yang ditetapkan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Daerah Konawe No. 7/2016 yang menggantikan Perda Konawe No. 2/2011. Penetapan itupun berjalan lancar setelah ke-56 desa tersebut mendapatkan nomor registrasi dana desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016.
Advertisement
"Seluruh desa ini mendapatkan dana desa mulai tahun 2017," katanya dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD, Jakarta pada Selasa (14/1/2020).
Masalah mulai muncul pada tahun 2018. Kala itu, penyaluran dana desa tahap III untuk empat dari 56 desa tersebut dihentikan. Hal ini karena pemerintah menemukan beberapa masalah administrasi pada desa-desa tersebut. Keempat desa itu adalah Desa Napooha dan Desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma, Desa Wiau (Kecamatan Routa), dan Desa Larehoma (Kecamatan Anggabeni).
Selanjutnya, penelitian Tim Gabungan Kemendagri menyatakan Perda Konawe No. 2/2011 secara yuridis cacat hukum karena penetapan ketentuan tersebut tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD. Selain itu, Perda tersebut juga terdaftar sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.
"Berdasarkan hasil itu, dana desa tahap III tahun 2019 untuk 56 desa di Kabupaten Konawe dihentikan sampai ada kejelasan hukum dan fisik desa tersebut," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
