Advertisement
Ini Kronologi Penemuan Desa Fiktif

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kronologi desa fiktif yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu.
Menurut Sri Mulyani, kasus ini bermula dari 56 desa baru yang ditetapkan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Daerah Konawe No. 7/2016 yang menggantikan Perda Konawe No. 2/2011. Penetapan itupun berjalan lancar setelah ke-56 desa tersebut mendapatkan nomor registrasi dana desa dari Kementerian Dalam Negeri pada 2016.
Advertisement
"Seluruh desa ini mendapatkan dana desa mulai tahun 2017," katanya dalam Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD, Jakarta pada Selasa (14/1/2020).
Masalah mulai muncul pada tahun 2018. Kala itu, penyaluran dana desa tahap III untuk empat dari 56 desa tersebut dihentikan. Hal ini karena pemerintah menemukan beberapa masalah administrasi pada desa-desa tersebut. Keempat desa itu adalah Desa Napooha dan Desa Arombu Utama di Kecamatan Latoma, Desa Wiau (Kecamatan Routa), dan Desa Larehoma (Kecamatan Anggabeni).
Selanjutnya, penelitian Tim Gabungan Kemendagri menyatakan Perda Konawe No. 2/2011 secara yuridis cacat hukum karena penetapan ketentuan tersebut tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD. Selain itu, Perda tersebut juga terdaftar sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.
"Berdasarkan hasil itu, dana desa tahap III tahun 2019 untuk 56 desa di Kabupaten Konawe dihentikan sampai ada kejelasan hukum dan fisik desa tersebut," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Puluhan Motor di Gunungkidul Tak Lolos Uji Emisi Kendaraan
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
- Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
- 600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Advertisement
Advertisement