Advertisement
KPK Periksa Waket MPR Telusuri Dugaan Aliran Duit di Kasus Imam Nahrawi
Jazilul Fawaid. - Antara Foto/ Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dana hibah KONI yang menjerat Imam Nahrawi. KPK menelusuri dugaan aliran duit dalam kasus eks Menpora itu.
"Terkait adanya dugaan aliran uang," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).
Advertisement
Politikus PKB itu diperiksa sebagai saksi untuk Imam Nahrawi. Jazilul dipanggil sebagai saksi dalam kapasitas sebagai anggota DPR dari Fraksi PKB.
KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait hibah KONI. Dia diduga menerima total suap Rp26,5 miliar.
BACA JUGA
Selain Imam, KPK menetapkan asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, sebagai tersangka. Miftahul diduga menjadi perantara suap Imam.
"Dalam rentang 2014-2018, IMR selaku Menpora melalui MIU selaku asisten pribadi Menpora diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar," kata Wakil Ketua Alexander Marwata di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).
Imam juga diduga meminta Rp11,8 miliar dalam rentang 2016-2018. Total dugaan penerimaan sebesar Rp26,5 miliar.
Uang itu diduga merupakan commitment fee atas pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018. Penerimaan juga diduga terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Detik.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Libur Nataru, Harga Tiket Bus Jurusan Jakarta Naik 10 Persen
- Xiaomi dan DeepSeek Terancam Masuk Daftar Hitam Militer AS
- Hari Ibu, Anak Kampung Kali Code Tampil Percaya Diri Berbahasa Inggris
- Jadwal KRL Jogja-Solo Lengkap, Panduan Bepergian Desember 2025
- Jogja Hanyengkuyung Sumatra, Mari Pakai Dresscode Putih di Maguwoharjo
- Pekerja Migran di Jogja Desak Negara Penuhi Perlindungan dan Hak
- UPNV Yogyakarta Rencanakan Penambahan Kuota Mahasiswa Baru 2026
Advertisement
Advertisement





