Nadiem Makarim Tegaskan Ujian Nasional Tidak Dihapus, Ini Penjelasannya

Newswire Jum'at, 13 Desember 2019 10:27 WIB

Nadiem Makarim Tegaskan Ujian Nasional Tidak Dihapus, Ini Penjelasannya

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020./Antara

Harianjogja.com, JAKARTA - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang Ujian Nasional (UN) menjadi polemik. Ia menegaskan bahwa Ujian Nasional (UN) tidak dihapus, namun diganti jadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"UN tidak dihapus, kata dihapus hanya headline di media online biar banyak yang klik," ujar Nadiem dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Nadiem menegaskan bahwa yang dihapus adalah format mata pelajaran. Format Asesmen Kompetensi Minimum mirip dengan soal yang diujikan pada Programme for International Student Assessment (PISA), yang terdiri dari literasi dan numerasi. Kemudian, ditambah dengan survei karakter.

"Tapi memang ini penyederhanaan yang dramatis," kata dia lagi.

Mulai 2021, pelaksanaan UN yang bisa mengujikan mata pelajaran diganti formatnya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Hal itu merupakan satu dari empat poin kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Tiga poin lainnya yakni pengembalian kewenangan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke sekolah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan naiknya kuota jalur prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

BACA JUGA

Soal Penghapusan UN, Disdikpora Gunungkidul Siap Ikuti Aturan Terbaru

Mendikbud Nadiem Hapus UN, Syafii Maarif: Jangan Serampangan, Pendidikan Itu Bukan Gojek

Nadiem Makarim Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pendidikan lewat Teknologi

Untuk pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter tersebut berbeda dengan UN, yang diselenggarakan pada akhir jenjang. Untuk format penilaian baru tersebut, diselenggarakan pada pertengahan jenjang seperti kelas IV untuk SD, kelas VIII untuk SMP dan kelas XI untuk SMA.

Dengan dilakukan pada pertengahan jenjang, hasil asesmen bisa dimanfaatkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Penilaian itu dilakukan sejak jenjang SD, dengan harapan dapat mendeteksi sejak dini permasalahan mutu pendidikan.