Advertisement
Ibu Kota Akan Dipindah, Pemerintah tetap Bangun Infrastruktur dan Transportasi di Jakarta
Pekerja harian Lepas (PHL) membersihkan sampah di sepanjang jalan di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (17/3). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah akan memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih menyusun skenario terkait perencanaan tata ruang di Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah memiliki beberapa skenario terkait pemanfaatan aset-aset pemerintah yang ada di Jakarta.
Advertisement
“Skenarionya sebenarnya sudah ada, tetapi masih terus dibahas, Kami masih kaji kira-kira kalau pusat pemerintahan pindah nanti gedungnya akan digunakan untuk apa,” ujar Sofyan dalam acara Media Gathering Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Lebih lanjut, Sofyan menyatakan meski pusat pemerintahan nanti tidak lagi ada di Jakarta, tetapi pemerintah akan tetap terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Jakarta.
Sofyan menambahkan bahwa pemerintah juga akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan aset-aset pemerintah yang ada di Jakarta dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Menurutnya, pendapatan yang dihasilkan dari skema kerja sama tersebut akan dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan pembangunan di ibu kota negara yang baru.
Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang menyatakan bahwa swasta yang bekerja sama dalam pengelolaan aset milik pemerintah dan ingin mengubah bentuk atau fungsi gedungnya, maka harus mengajukan izin terlebih dulu ke Kementerian ATR/BPN.
“Ya, [harus izin] kalau mau diubah. Misalnya, saat ini daerah Monas dan sekitarnya itu kan jadi zona pemerintahan, tetapi kalau nanti IKN [ibu kota negara] sudah berpindah dan di kawasan itu mau dibangun perumahan maka perlu ada penyesuaian lagi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengusaha Gelar Retret di Akmil Magelang, Prabowo Bakal Hadir
Bongkar Peredaran Beras Oplosan, Mentan Tegaskan Bukan Pencitraan
Kementerian HAM Serap Anggaran Rp77,6 Miliar
Advertisement
KPK Temukan 17 Masalah di RUU KUHAP, Ini Daftarnya
Daur Ulang SIM Card Perlu Diawasi untuk Cegah Penipuan Online
Menkop Budi Arie: Di Koperasi Merah Putih Harga LPG 5 Kg Hanya Rp18 Ribu
Badan Geologi Imbau Masyarakat Mewaspadai Guguran Lava Gunung Karangetang
Advertisement
KPK Periksa Mantan Stafsus Cak Imin Terkait Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Advertisement
Bangunan Ambruk di Jepang, 1 Pekerja Magang Asal Indonesia Tewas
Berita Pilihan
- Rapor Pendidikan Indonesia 2025 Diluncurkan, Ini Linknya
- Soal Serangan Udara Israel ke Suriah, AS Bantah Terlibat
- Profil Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina yang Hari Ini Menikah dengan Anak Pertama Dedi Mulyadi
- Siap-siap, Indonesia akan Dibanjiri Produk AS, Usai Trump Berlakukan Tarif Impor 19 Persen
- Syarat dan Cara Mendaftar Beasiswa Unggulan 2025
Advertisement
Cek Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, (17/7/2025) di Bantul, Sleman, Gunungkidul, dan Kulonprogo
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia akan Beli Energi AS Senilai 15 Miliar Dolar dan 50 Jet Boeing
- Daftar Beras Premium Diduga Oplosan, Mulai Dari Sania Hingga Sentra Ramos
- Syarat dan Cara Mendaftar Beasiswa Unggulan 2025
- Alasan Kejagung Belum Tetapkan Nadiem Makariem Jadi Tersangka Kasus Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek
- Siap-siap, Indonesia akan Dibanjiri Produk AS, Usai Trump Berlakukan Tarif Impor 19 Persen
- Profil Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina yang Hari Ini Menikah dengan Anak Pertama Dedi Mulyadi
- Soal Serangan Udara Israel ke Suriah, AS Bantah Terlibat
Advertisement
Advertisement
