Advertisement
Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju Menolak Ahok karena Rekam Jejak

Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG – Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina (SPP RU III) Plaju menolak Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengisi jabatan di tubuh direksi dan komisaris BUMN tersebut.
Ketua Umum SPP RU III, M. Yunus, mengatakan penolakan tersebut berdasarkan rekam jejak BTP.
Advertisement
“Kami menilai BTP tidak pantas memimpin Pertamina karena sudah cacat secara materil. Kita semua tahu sendiri rekam jejaknya selama memimpin DKI Jakarta," katanya kepada wartawan, Senin (18/11/2019).
Dia menambahkan SPP RU III menaungi sebanyak 1.060 pekerja. Sementara secara nasional, terdapat sekitar 9.000 pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Yunus memaparkan bahwa penolakan tersebut karena BTP dinilai sudah cacat secara materil akibat kasus penistaan agama dan tidak mencerminkan perilaku baik. Selain itu, BTP alias Ahok dinilai tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis migas dari hulu sampai hilir.
“Ahok belum masuk saja sudah bikin gaduh bagaimana nanti bersama-sama pekerja memajukan perusahaan ini. Tidak mungkin Pertamina menghabiskan waktu soal internal saja," ujarnya.
Menurutnya, masih banyak kader internal maupun eksternal yang memenuhi kualifikasi untuk memimpin Pertamina. Oleh karena itu, serikat pekerja mendesak pemerintah bersikap bijaksana memilih putra-putri terbaik bangsa yang akan memimpin Pertamina.
Pihaknya berdalih penolakan terhadap BTP tidak terdapat unsur suku, agama, ras dan kepentingan organisasi manapun termasuk PA 212.
“Kami serikat pekerja selalu mengkritisi setiap pergantian direksi dan komisaris untuk kepentingan Pertamina. Kami mendesak agar pemerintah bersikap bijaksana memilih figur pemimpin Pertamina," katanya.
Apabila tuntutan mereka tak digubris dan Ahok tetap menjadi pemimpin Pertamina, pihaknya akan berkordinasi dengan serikat pekerja Pertamina seluruh Indonesia untuk mengambil langkah lanjutan akan ditempuh.
"Kami tahu ini hak pemerintah tetapi harap pemerintah bijak dalam memilih pemimpin Pertamina," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement

Jadwal DAMRI Jogja ke YIA Kulonprogo Selasa 16 September 2025
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement