Advertisement
Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju Menolak Ahok karena Rekam Jejak
Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG – Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina (SPP RU III) Plaju menolak Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengisi jabatan di tubuh direksi dan komisaris BUMN tersebut.
Ketua Umum SPP RU III, M. Yunus, mengatakan penolakan tersebut berdasarkan rekam jejak BTP.
Advertisement
“Kami menilai BTP tidak pantas memimpin Pertamina karena sudah cacat secara materil. Kita semua tahu sendiri rekam jejaknya selama memimpin DKI Jakarta," katanya kepada wartawan, Senin (18/11/2019).
Dia menambahkan SPP RU III menaungi sebanyak 1.060 pekerja. Sementara secara nasional, terdapat sekitar 9.000 pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Yunus memaparkan bahwa penolakan tersebut karena BTP dinilai sudah cacat secara materil akibat kasus penistaan agama dan tidak mencerminkan perilaku baik. Selain itu, BTP alias Ahok dinilai tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis migas dari hulu sampai hilir.
“Ahok belum masuk saja sudah bikin gaduh bagaimana nanti bersama-sama pekerja memajukan perusahaan ini. Tidak mungkin Pertamina menghabiskan waktu soal internal saja," ujarnya.
Menurutnya, masih banyak kader internal maupun eksternal yang memenuhi kualifikasi untuk memimpin Pertamina. Oleh karena itu, serikat pekerja mendesak pemerintah bersikap bijaksana memilih putra-putri terbaik bangsa yang akan memimpin Pertamina.
Pihaknya berdalih penolakan terhadap BTP tidak terdapat unsur suku, agama, ras dan kepentingan organisasi manapun termasuk PA 212.
“Kami serikat pekerja selalu mengkritisi setiap pergantian direksi dan komisaris untuk kepentingan Pertamina. Kami mendesak agar pemerintah bersikap bijaksana memilih figur pemimpin Pertamina," katanya.
Apabila tuntutan mereka tak digubris dan Ahok tetap menjadi pemimpin Pertamina, pihaknya akan berkordinasi dengan serikat pekerja Pertamina seluruh Indonesia untuk mengambil langkah lanjutan akan ditempuh.
"Kami tahu ini hak pemerintah tetapi harap pemerintah bijak dalam memilih pemimpin Pertamina," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Terbukti Melanggar Kode Etik
- Masjid Agung Kota Bogor Diresmikan, Begini Kemegahannya
- Daop 2 Siapkan 24 Lokomotif-244 Kereta untuk Angkutan Lebaran 2024
- Viral Polisi Tembak dan Serang DC, APPI Jelaskan Duduk Permasalahannya
- Pemulangan Enam Jenazah ABK WNI dari Jepang Dilakukan Bertahap
- Tiga Hari Hilang, 6 Orang Korban Ambruknya Jembatan Baltimore Belum Ditemukan
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
Advertisement
Advertisement