Advertisement
Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju Menolak Ahok karena Rekam Jejak

Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG – Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina (SPP RU III) Plaju menolak Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengisi jabatan di tubuh direksi dan komisaris BUMN tersebut.
Ketua Umum SPP RU III, M. Yunus, mengatakan penolakan tersebut berdasarkan rekam jejak BTP.
Advertisement
“Kami menilai BTP tidak pantas memimpin Pertamina karena sudah cacat secara materil. Kita semua tahu sendiri rekam jejaknya selama memimpin DKI Jakarta," katanya kepada wartawan, Senin (18/11/2019).
Dia menambahkan SPP RU III menaungi sebanyak 1.060 pekerja. Sementara secara nasional, terdapat sekitar 9.000 pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Yunus memaparkan bahwa penolakan tersebut karena BTP dinilai sudah cacat secara materil akibat kasus penistaan agama dan tidak mencerminkan perilaku baik. Selain itu, BTP alias Ahok dinilai tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis migas dari hulu sampai hilir.
“Ahok belum masuk saja sudah bikin gaduh bagaimana nanti bersama-sama pekerja memajukan perusahaan ini. Tidak mungkin Pertamina menghabiskan waktu soal internal saja," ujarnya.
Menurutnya, masih banyak kader internal maupun eksternal yang memenuhi kualifikasi untuk memimpin Pertamina. Oleh karena itu, serikat pekerja mendesak pemerintah bersikap bijaksana memilih putra-putri terbaik bangsa yang akan memimpin Pertamina.
Pihaknya berdalih penolakan terhadap BTP tidak terdapat unsur suku, agama, ras dan kepentingan organisasi manapun termasuk PA 212.
“Kami serikat pekerja selalu mengkritisi setiap pergantian direksi dan komisaris untuk kepentingan Pertamina. Kami mendesak agar pemerintah bersikap bijaksana memilih figur pemimpin Pertamina," katanya.
Apabila tuntutan mereka tak digubris dan Ahok tetap menjadi pemimpin Pertamina, pihaknya akan berkordinasi dengan serikat pekerja Pertamina seluruh Indonesia untuk mengambil langkah lanjutan akan ditempuh.
"Kami tahu ini hak pemerintah tetapi harap pemerintah bijak dalam memilih pemimpin Pertamina," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement

Disnakertrans DIY Gelar Job Fair, Ada Ribuan Lowongan Kerja
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Resmi! ATR/BPN Hentikan Sementara Izin Alih Fungsi Lahan Sawah
- Mabes TNI Dalami Pemberi Perintah Kopda FH Bunuh Kacab Bank BUMN
- Kemlu RI Fasilitasi Pemulangan 17 WNI di Nepal
- Filipina, Jepang dan AS Gelar Latihan Militer di Laut China Selatan
- Menteri PU Cek Bangunan DPRD Kediri Dibakar Massa
- Distribusi Beras SPHP Sudah Mencapai 400 Ribu Ton
- Kunjungi Sekolah Rakyat Tabanan, Menteri BPLH Kagumi Pendidikan Pelestarian Lingkungan
Advertisement
Advertisement