Advertisement
Serikat Pekerja Pertamina RU III Plaju Menolak Ahok karena Rekam Jejak

Advertisement
Harianjogja.com, PALEMBANG – Ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina (SPP RU III) Plaju menolak Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok mengisi jabatan di tubuh direksi dan komisaris BUMN tersebut.
Ketua Umum SPP RU III, M. Yunus, mengatakan penolakan tersebut berdasarkan rekam jejak BTP.
Advertisement
“Kami menilai BTP tidak pantas memimpin Pertamina karena sudah cacat secara materil. Kita semua tahu sendiri rekam jejaknya selama memimpin DKI Jakarta," katanya kepada wartawan, Senin (18/11/2019).
Dia menambahkan SPP RU III menaungi sebanyak 1.060 pekerja. Sementara secara nasional, terdapat sekitar 9.000 pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Yunus memaparkan bahwa penolakan tersebut karena BTP dinilai sudah cacat secara materil akibat kasus penistaan agama dan tidak mencerminkan perilaku baik. Selain itu, BTP alias Ahok dinilai tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis migas dari hulu sampai hilir.
“Ahok belum masuk saja sudah bikin gaduh bagaimana nanti bersama-sama pekerja memajukan perusahaan ini. Tidak mungkin Pertamina menghabiskan waktu soal internal saja," ujarnya.
Menurutnya, masih banyak kader internal maupun eksternal yang memenuhi kualifikasi untuk memimpin Pertamina. Oleh karena itu, serikat pekerja mendesak pemerintah bersikap bijaksana memilih putra-putri terbaik bangsa yang akan memimpin Pertamina.
Pihaknya berdalih penolakan terhadap BTP tidak terdapat unsur suku, agama, ras dan kepentingan organisasi manapun termasuk PA 212.
“Kami serikat pekerja selalu mengkritisi setiap pergantian direksi dan komisaris untuk kepentingan Pertamina. Kami mendesak agar pemerintah bersikap bijaksana memilih figur pemimpin Pertamina," katanya.
Apabila tuntutan mereka tak digubris dan Ahok tetap menjadi pemimpin Pertamina, pihaknya akan berkordinasi dengan serikat pekerja Pertamina seluruh Indonesia untuk mengambil langkah lanjutan akan ditempuh.
"Kami tahu ini hak pemerintah tetapi harap pemerintah bijak dalam memilih pemimpin Pertamina," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Kasus Mas-mas Pelayaran: Polisi Tegaskan Driver Ojol Pengantar Makanan Hanya Telat 5 Menit
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tujuh Hari Belum Ditemukan, Operasi Pencarian Nelayan Tenggelam di Pantai pangandaran Dihentikan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
- Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
- Menlu Inggris David Lammy Janjikan Dukungan untuk Suriah
- JKT48 All In Tour 2025 Bersama Axioo Dimulai dari Semarang Berakhir di Jakarta
- Gunung Raung Erupsi 2 Kali Pagi ini, Tinggi Letusan Capai 1 Km
Advertisement
Advertisement