Fortani 26 Bentuk Konsolidasi Gerakan, Ini 6 Tuntutan di Hari Tani 24 September
FORTANI '26 terbentuk di Sleman dan menyerukan enam tuntutan agraria, dari legalisasi lahan petani hingga perlindungan pangan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. /Suara.com-Achmad Fauzi
Harianjogja.com, JAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklarifikasi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak pernah menyatakan tidak ada lagi kebijakan penenggelaman kapal.
Melalui video yang diunggah oleh akun Twitter resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (@kkpgoid), Jumat (15/11/2019), Edhy menyebut tidak akan mengubah kebijakan yang baik dari menteri sebelumnya.
Video itu merupakan pernyataan Edhy Prabowo saat ditemui awak media setelah Apel Siaga PSDKP di Batam, Rabu (13/11/2019).
Akun @kkpgoid menulis, "Menteri Edhy Prabowo tidak pernah menyatakan \'tidak ada lagi kebijakan penenggelaman kapal\'. Mohon tidak menyebarluaskan pemberitaan yang salah sebelum tahu kebenarannya".
Dalam video tersebut, Edhy mengatakan bahwa kebijakan penenggelaman kapal adalah terobosan yang baik dari Susi Pudjiastuti.
"Penenggelaman kapal itu terobosan yang dilakukan Menteri sebelumnya dan saya pikir itu bagus. Tapi menenggelamkan kapal saja kan tidak hanya sampai di situ mengelola laut, yang harus ada adalah setelah ini apa," ucap Edhy.
Selain menenggelamkan kapal, menurut Edhy, ada langkah lain yang harus dilakukannya sebagai menteri.
"Ada pembinaan, industrinya, industri perikanan kita seperti apa, penangkapan nelayan kita seperti apa, perizinannya seperti apa, ini harus kita perbaiki," ujar Edhy.
Politikus Partai Gerindra ini mengaku tidak ragu jika kapal pencuri ikan yang ditangkap memang harus ditenggelamkan.
"Kalau memang harus kita tenggelamkan, tidak ada masalah kita tenggelamkan, tidak ada masalah. Jadi kita tidak akan pernah mengubah kebijakan-kebijakan yang baik sebelumnya," kata Edhy dengan tegas.
"Tapi saya akan fokus sesuai perintah Presiden kepada saya membangun komunikasi dengan nelayan, memperbaiki izin-izin yang terlalu lama. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan dan sangat terbuka beliau untuk menyatukan sehingga waktunya izinnya tidak lama-lama lagi," imbuhnya.
Dalam kesempatan lain, Edhy Prabowo juga pernah menegaskan akan tetap memerangi nelayan asing yang mencuri ikan di Indonesia.
"Saya tegaskan bahwa KKP akan perangi nelayan asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Tidak sejengkal pun saya biarkan mereka masuk ke laut kita," tulis Edhy dalam akun Twitter pribadinya @Edhy_Prabowo pada Kamis (14/11/2019).
"Saya menindak tegas pelaku kejahatan Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. KKP akan selalu bersama nelayan Indonesia," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
FORTANI '26 terbentuk di Sleman dan menyerukan enam tuntutan agraria, dari legalisasi lahan petani hingga perlindungan pangan.
Performa Intel Core Ultra, keamanan kelas bisnis, dan ketahanan MIL-STD-810H dalam laptop kerja yang ringan dan terjangkau untuk profesional
KRI Sriwijaya-100 resmi masuk TNI AL. Kapal induk ini siap menjalankan tugas negara, terutama misi kemanusiaan dan OMSP.
Hukuman Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook diringankan menjadi 9 tahun. Uang pengganti turun menjadi Rp548,76 miliar.
FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi ujian John Herdman bersama Timnas Indonesia setelah hasil Piala AFF sebelumnya belum memuaskan.
Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) menggelar Mitra Gathering dan Pameran Budaya 2026 sebagai bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-64 Duta Wacana.