Advertisement
Anies Diminta Blak-Blakan ke Publik soal Anggaran
Ilustrasi APBD - kopel/online.or.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk membuka data anggaran kepada masyarakat.
Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino meminta proses keterbukaan informasi kepada publik dapat meredam polemik tentang isi Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020.
Advertisement
"Komponennya [KUA-PPAS] dibuka saja karena ini sudah era keterbukaan. Sekarang ini masyarakat pintar dan kritis. Bilamana tidak [dibuka] akan jadi pertanyaan ada apa dibalik ini?," kata Wibi, Kamis (31/10/2019).
Dia menuturkan Fraksi Nasdem DKI Jakarta meminta Anies untuk membuka anggaran tersebut. Namun, permintaan itu belum terealisasi hingga kini.
Meski demikian, Wibi mengaku pernah bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri soal konsep keterbukaan anggaran. Menurut Kemendagri, katanya, keterbukaan data anggaran saat ini belum final menjadi hak dari masing-masing daerah.
"Saya sempat bertanya ke staf Kemendagri waktu Bimtek di Bandung. Apakah ada kewajiban mempublikasikan rancangan KUA-PPAS? Dia menjelaskan tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan. Namun, ketika rapat wajib dibuka," imbuhnya.
Dia mengingatkan Anies bahwa Jakarta bukan cuma milik penduduk yang tinggal dan mencari nafkah di Jakarta, tetapi menjadi sorota dan acuan (role model) seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, fraksi Nasdem DKI siap membahas anggaran secara detail hingga tuntas dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.
Dia juga meminta agar semua pihak tak meragukan kualitas anggaran di tengah waktu yang mepet. Nasdem DKI siap untuk membahas anggaran secara detail. Wibi mengatakan fraksinya juga siap menanggung akibat jika nantinya ada keterlambatan pencairam anggaran
"Buka saja semua data seterang-terangnya agar tidak jadi preseden buruk. Lagi pula, kami kerja sesuai aturan enggak jadi soal, asal anggaran satu per satu detail kita sisir sampai selesai," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uang Jadi Motif Oknum TNI Terlibat Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI
Syarat, Jadwal dan Cara Dapat Bansos PKH September 2025
FAA Denda Boeing Rp 50 Miliar
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Netanyahu Klaim Serangan ke Qatar untuk Singkirkan Pimpinan Hamas
Demo di Berlin Menolak Jerman Terlibat Dalam Perang
Presiden Prabowo Minta Kementerian Gerak Cepat Tangani Banjir Bali
Kemenkop Siapkan 80 Ribu Pendamping Koperasi Merah Putih
Donald Trump Siap Beri Sanksi Berat Terhadap Rusia
Advertisement
GMIE 2045 Desak DPR Bahas RUU Perampasan Aset Pasal demi Pasal
Koster Setop Izin Bangunan Komersial di Bali Pasca Banjir Besar
Evakuasi WNI dari Nepal Terus Berlanjut, 57 Orang Sudah Dipulangkan
Kesalahpahaman Ferry Irwandi dengan TNI Berakhir Damai
Banjir Bali Renggut 17 Nyawa, Kerusakan Meluas ke Empat Kabupaten
Advertisement
Istana Bantah Kabar Surat Presiden Pergantian Kapolri
Berita Pilihan
- Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
- OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
- Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
- DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
Advertisement
Bupati Halim Sebut Bantul Salah Satu Pusat Pertumbuhan UMKM di DIY
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Ketua MA Nepal Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Sementara
- Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
- Rusia Diguncang Gempa Magnitudo 7,4, Ini Penyebabnya
- PBNU Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
- Sejuta Lebih Warga Palestina Menolak Dievakuasi ke Wilayah Selatan Jalur Gaza
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
- Respons 7 Desakan Darurat Ekonomi, Luhut Temui Aliansi Ekonom
Advertisement
Advertisement
