Advertisement
Soal Anggaran Gemuk Lem Aibon, BTP: Sistem E-Budgeting Baik, jika Tak Ada yang Niat Maling

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menuding Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau BTP soal sistem penganggaran elektronik (E-Budgeting) untuk menyusun APBD DKI yang masih kurang semputna. Atas tudingan itu, BTP yang dulu akrab disapa Ahok ini angkat bicara.
Anies berencana mengubah sistem E-Budgeting yang dibuat oleh BTP. Anies menuding sistem tersebut sudah digital, tetapi tidak pintar (smart) karena masih diverifikasi secara manual.
Advertisement
"Sistem itu berjalan baik, jika yang input tidak ada niat mark up apalagi maling [uang rakyat]," ujar BTP ketika dikonfirmasi, Kamis (31/10/2019).
Meski demikian, BTPmengaku enggan melontarkan komentar lebih banyak soal polemik penyusunan APBD DKI 2020, termasuk pernyataan Anies yang menyerang dirinya secara tak langsung.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengaku sudah tak ingat dengan konsep E-Budgeting yang dia jalankan selama memimpin Jakarta.
"Ternyata sudah banyak viral, orang yang pintar tahu sistem E-Budgeting. Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," imbuhnya.
Namun, BTP mengingatkan Pemprov DKI, bahwa sistem E-Budgeting yang ada saat ini bisa mengungkap data semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ungkap BTP.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mengubah E-Budgeting yang digunakan untuk menyusun APBD DKI.
"Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia," katanya di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).
Dia menuturkan permasalahan munculnya anggaran tidak masuk akal seperti pembelian lem aibon sebesar Rp82,8 miliar, pulpen Rp123,8 miliar, atau alat tulis sebesar Rp1,6 miliar sudah ditemukan saat penyisiran anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada 23 Oktober 2019.
Anies juga menegaskan akan mengubah sistem E-Budgeting untuk mengurangi kesalahan yang selalu berulang tiap tahun.
"Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudah [saya]. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah sama seperti yang saya alami. Saat perencanaan di Januari dengan sistem Musrenbang tidak lagi menunggunakan pengecekan manual," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement