Soal Anggaran Gemuk Lem Aibon, BTP: Sistem E-Budgeting Baik, jika Tak Ada yang Niat Maling

Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menuding Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau BTP soal sistem penganggaran elektronik (E-Budgeting) untuk menyusun APBD DKI yang masih kurang semputna. Atas tudingan itu, BTP yang dulu akrab disapa Ahok ini angkat bicara. 

Anies berencana mengubah sistem E-Budgeting yang dibuat oleh BTP. Anies menuding sistem tersebut sudah digital, tetapi tidak pintar (smart) karena masih diverifikasi secara manual.

"Sistem itu berjalan baik, jika yang input tidak ada niat mark up apalagi maling [uang rakyat]," ujar BTP ketika dikonfirmasi, Kamis (31/10/2019).

Meski demikian, BTPmengaku enggan melontarkan komentar lebih banyak soal polemik penyusunan APBD DKI 2020, termasuk pernyataan Anies yang menyerang dirinya secara tak langsung.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengaku sudah tak ingat dengan konsep E-Budgeting yang dia jalankan selama memimpin Jakarta.

"Ternyata sudah banyak viral, orang yang pintar tahu sistem E-Budgeting. Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," imbuhnya.

Namun, BTP mengingatkan Pemprov DKI, bahwa sistem E-Budgeting yang ada saat ini bisa mengungkap data semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata, transparansi sistem yang ada," ungkap BTP.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mengubah E-Budgeting yang digunakan untuk menyusun APBD DKI.

"Ini salahnya sistem karena mengandalkan manusia. Apakah sistem ini baru tahun ini? Tidak. Berati mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun tahun mengandalkan manusia," katanya di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).

Dia menuturkan permasalahan munculnya anggaran tidak masuk akal seperti pembelian lem aibon sebesar Rp82,8 miliar, pulpen Rp123,8 miliar, atau alat tulis sebesar Rp1,6 miliar sudah ditemukan saat penyisiran anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada 23 Oktober 2019.

Anies juga menegaskan akan mengubah sistem E-Budgeting untuk mengurangi kesalahan yang selalu berulang tiap tahun.

"Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudah [saya]. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah sama seperti yang saya alami. Saat perencanaan di Januari dengan sistem Musrenbang tidak lagi menunggunakan pengecekan manual," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com