Menteri PUPR Didesak Warganet untuk Perbaiki Jalur Pantura Jawa
Pemudik sepeda motor melintas di Jalan Raya Pantura, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (2/6/2019). Pada H-3, arus mudik di Jalan Raya Pantura didominasi para pemudik dengan sepeda motor. - Antara Harianjogja.com, JAKARTA — Terpilihnya kembali Basuki Hadimoljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat respons dari warganet, salah satunya adalah permintaan agar jalur pantai utara Jawa dibenahi.
Menurut salah satu warganet, di sejumlah titik di jalur pantura terdapat kerusakan jalan berupa aspal yang masih berlubang dengan ukuran panjang, lebar, dan kedalaman yang bervariasi.
Atyanto Busono, Direktur Preservasi Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang terdapat hambatan seperti kerusakan jalan.
"Kalau yang rusak kami segera koordinasikan untuk diperbaiki karena pada prinsipnya bila ada kerusakan harus segera diperbaiki. Di setiap 100 kilometer nasional ada PPK [pejabat pembuat komitmen] yang bertugas memelihara jalan di wilayahnya," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/10/2019).
Tidak hanya itu, di jalur pantai utara Jawa, terutama di jalur pantura Kabupaten Bekasi menjadi lokasi yang kerap dilanda kemacetan parah. Jalan nasional itu menjadi akses jalan utama baik untuk bepergian ataupun berangkat pulang kerja di kawasan industri.
Pengendara lebih banyak memilih ke jalur tersebut dibandingkan dengan ke jalan irigasi Kalimalang.
Atyanto menilai terkait dengan permasalahan kemacetan akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, Satlantas setempat, dan juga dinas perhubungan.
"Kemacetan bisa terjadi karena aktivitas ekonomi seperti pasar ruko, angkot yang ngetem atau bubaran pabrik, sedangkan untuk kemacetan akibat kepadatan saat ini sudah banyak berkurang dengan telah berfungsinya jalan tol," paparnya.
Sebelumnya, untuk meningkatkan kualitas Jalan Inspeksi Kalimalang, dari total 61,70 km telah ditangani penuh sepanjang 46,10 km oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VI Jakarta Ditjen Bina Marga, sedangkan sisanya ditangani oleh pemda terkait, yakni Pemkot Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
