Advertisement
Wah, Tarif Parkir di Jakarta Diusulkan Naik 30%
Parkir Valet di mal. - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike berencana merevisi aturan tentang perparkiran di Ibu Kota. Rencana tersebut didasari pertimbangan permasalahan dari keterbatasan lahan, tarif parkir, kenaikan pajak daerah, perizinan hingga klausul yang disebut mengancam perlindungan konsumen.
"Kami siap membahas permasalahan perparkiran yang terjadi di lapangan," katanya, Selasa (22/10/2019).
Advertisement
Dia mengatakan DPRD DKI memerlukan data dan kajian yang menjadi landasan menyusun payung hukum yang jelas. Tujuannya agar lebih menyiapkan dengan membuat perparkiran terintegrasi.
Bukan itu saja, Yuke juga meminta agar dinas-dinas terkait, seperti Unit Pengelola Perparkiran dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah bisa selalu lebih proaktif, khususnya terkait kebutuhan aturan bagi pelaku usaha.
BACA JUGA
Kasubag Tata Usaha UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta Dhani Grahutama mengakui banyak aturan tentang perparkiran yang perlu dicermati lagi. Perlu ada pengkajian lebih lanjut untuk mendapatkan payung hukum yang jelas terkait permasalah perparkiran.
"Jangan sampai kita melakukan revisi dengan landasan kajian dan data-data yang kurang," imbuhnya.
Petugas Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Romy dia membenarkan sudah mengajukan rencana untuk menaikkan pajak dan tarif parkir ke DPRD DKI Jakarta.
Meski demikian, teknis batas-batas aturannya akan dikaji lebih lanjut agar dapat diterima oleh pelaku usaha. "Kami sudah mengajukan kenaikan tarif pajak 30 persen, tetapi ini baru rancangan yang kami usulkan ke dewan," ucapnya.
Menanggapi hal ini, ketua umum Perkumpulan Pengelola Perparkiran Indonesia (PPPI) Muhammad Fauzan menyatakan pelaku usaha atau pihak swasta siap mendukung segala program pemerintah.
Meski begitu, harus ada keterlibatan semua pihak terkait agar tercipta payung hukum yang lebih jelas untuk mengatur perparkiran di DKI Jakarta.
"Perlu koordinasi yang intensif agar lebih komprehensif untuk kita lahirkan regulasi yang baik yang dapat diterima semua pihak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aktivis KontraS Andrie Yunus Diserang Air Keras di Jakarta
- KPK Ungkap Pembagian Kuota Haji 2024 oleh Yaqut Cholil Qoumas
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Gugatan Kalah, KPK Jebloskan Mantan Menag Yaqut ke Rutan Merah Putih
- Hashim Djojohadikusumo Akan Pimpin Satgas Pembiayaan Taman Nasional
Advertisement
Buruh Rokok DIY Tolak Rencana Pemangkasan BLT Dana Bagi Hasil Cukai
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Waspada Leptospirosis Kelurahan Gowongan Edukasi Pengelola Sampah
- Kronologi Kantor Bank BPD DIY Wirobrajan Terbakar Malam Ini
- Skandal Haji Eks Menag Yaqut: Kode T0, Bayar Rp84 Juta Bisa Berangkat
- Jadwal KRL Jogja-Solo Lengkap untuk Jumat 13 Maret 2026
- BPJS Kesehatan Sinergi dengan Pemda DIY Pastikan Layanan JKN Merata
- Tarif Tunggal Diterapkan di Merak-Bakauheni demi Kelancaran Mudik 2026
- Jadwal KRL Solo-Jogja Terbaru Hari Jumat 13 Maret 2026
Advertisement
Advertisement








