Advertisement
Wah, Tarif Parkir di Jakarta Diusulkan Naik 30%
Parkir Valet di mal. - Bisnis.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike berencana merevisi aturan tentang perparkiran di Ibu Kota. Rencana tersebut didasari pertimbangan permasalahan dari keterbatasan lahan, tarif parkir, kenaikan pajak daerah, perizinan hingga klausul yang disebut mengancam perlindungan konsumen.
"Kami siap membahas permasalahan perparkiran yang terjadi di lapangan," katanya, Selasa (22/10/2019).
Advertisement
Dia mengatakan DPRD DKI memerlukan data dan kajian yang menjadi landasan menyusun payung hukum yang jelas. Tujuannya agar lebih menyiapkan dengan membuat perparkiran terintegrasi.
Bukan itu saja, Yuke juga meminta agar dinas-dinas terkait, seperti Unit Pengelola Perparkiran dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah bisa selalu lebih proaktif, khususnya terkait kebutuhan aturan bagi pelaku usaha.
BACA JUGA
Kasubag Tata Usaha UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta Dhani Grahutama mengakui banyak aturan tentang perparkiran yang perlu dicermati lagi. Perlu ada pengkajian lebih lanjut untuk mendapatkan payung hukum yang jelas terkait permasalah perparkiran.
"Jangan sampai kita melakukan revisi dengan landasan kajian dan data-data yang kurang," imbuhnya.
Petugas Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Romy dia membenarkan sudah mengajukan rencana untuk menaikkan pajak dan tarif parkir ke DPRD DKI Jakarta.
Meski demikian, teknis batas-batas aturannya akan dikaji lebih lanjut agar dapat diterima oleh pelaku usaha. "Kami sudah mengajukan kenaikan tarif pajak 30 persen, tetapi ini baru rancangan yang kami usulkan ke dewan," ucapnya.
Menanggapi hal ini, ketua umum Perkumpulan Pengelola Perparkiran Indonesia (PPPI) Muhammad Fauzan menyatakan pelaku usaha atau pihak swasta siap mendukung segala program pemerintah.
Meski begitu, harus ada keterlibatan semua pihak terkait agar tercipta payung hukum yang lebih jelas untuk mengatur perparkiran di DKI Jakarta.
"Perlu koordinasi yang intensif agar lebih komprehensif untuk kita lahirkan regulasi yang baik yang dapat diterima semua pihak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Uji Klinis Vaksin Dengue Masuk Babak Baru dalam Riset Nasional
- Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
- Sudan Tawarkan Pangkalan Laut ke Rusia Demi Senjata Perang
- Gubernur Bali Bakal Setop Airbnb, Dorong PAD dari Pariwisata Legal
- Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
Advertisement
Relokasi Makam Terdampak Tol Jogja-Solo Dimulai, 451 Jenazah Dipindah
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Pertamina Pastikan Kesiapan BBM Nataru 2025 lewat Satgas Energi
- Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
- PSS Sleman Siap Kembali Berlatih Jelang Kompetisi Pegadaian
- Psikolog Bagikan Kiat Pertolongan Pertama Psikologis
- Polresta Jogja Ungkap Kronologi Pembunuhan Pria di Wirobrajan
- Reuni Akbar 212 di Monas Tinggalkan Sampah 26 Ton Lebih
- OJK DIY Ingatkan Warga Waspadai Aktivitas Keuangan Ilegal
Advertisement
Advertisement



