PDIP Serahkan Penyusunan Komposisi Kabinet ke Jokowi

Newswire

Selasa, 15 Oktober 2019 - 03:17 WIB

Sunartono

PDIP Serahkan Penyusunan Komposisi Kabinet ke Jokowi

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai menjenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). - Suara.com/Arya Manggala]

Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Joko Widodo sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif menentukan siapa saja yang akan menjadi pembantunya di pemerintahan.

"Lalu mengenai pertimbangan partai mana saja yang akan dilibatkan Presiden dalam komposisi kabinet yang akan datang, Jokowi yang memiliki pertimbangan. Pertimbangannya seperti apa, Jokowi yang paling tahu," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin(14/10/2019).

Dia mengatakan PDIP mempersilakan apapun keputusan Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) karena wewenang prerogatif presiden.

Hal itu, menurut dia, ketika pemerintahan Jokowi melakukan agenda besar, misalnya, pemantapan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sehingga perlu melibatkan partai besar untuk ikut dalam pemerintahan.

BACA JUGA

"Ketika Jokowi mempertimbangkan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai 'living' ideologi yang bekerja di masyarakat kita, saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu," ujarnya.

Namun, dia menegaskan bahwa sikap PDIP tidak dalam posisi mendorong atau menolak sebuah parpol, karena hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

Selain itu, Basarah enggan mengomentari apakah sikap politik PDIP yang mempersilakan Gerindra masuk KIK akan berubah terkait sikap Gerindra yang menginginkan perubahan menyeluruh UUD 1945.

Sikap Gerindra itu berseberangan dengan PDIP yang hanya menginginkan amendemen terbatas UUD 1945. "Politik ini dinamis, kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara serta merta terhadap pernyataan politik atau sikap politik yang baru diekspresikan oleh tokoh-tokoh politik atau pimpinan-pimpinan nasional," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara