Puluhan Tambak Udang di Selatan Bandara Kulonprogo Diratakan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo kembali meratakan tambak udang di selatan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA), Kecamatan Temon, Selasa (8/10/2019). Sebanyak 28 unit tambak yang sudah tidak beroperasi diratakan oleh personel gabungan TNI-Polri dan pemerintah.

"Kami menerjunkan 110 personel terdiri dari anggota TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, serta petugas Dinas Perikanan dan Kelautan [DKP] Kulonprogo," kata Kapolsek Temon, Kompol Setyo Hery Purnomo, saat ditemui wartawan di lokasi perataan tambak.

Ratusan personel terbagi menjadi dua tim. Masing-masing tim dibekali satu unit ekskavator. Selain kolam tambak, perataan juga menyasar tempat pembuangan limbah hasil tambak. Selama proses berlangsung, tidak ada kendala, baik dari sisi teknis maupun aksi penolakan para petambak.

Untuk mengantisipasi timbulnya konflik, Pemkab Kulonprogo telah menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar, utamanya pemilik tambak yang terdampak perataan. "Proses perataan dilakukan bertahap. Saat ini DKP terus mendata tambak yang masih beroperasi dan segera diratakan. Sesuai kesepakatan deadline operasi terakhir tambak akhir Oktober 2019," kata Setyo.

Kepala DKP Kulonprogo, Sudarna, mengatakan perataan kali ini merupakan yang ketiga. Pada kegiatan pertama dan kedua pada bulan lalu jumlah tambak yang diratakan sebanyak 27 kolam. Jika dihitung dengan kegiatan kali ini, total tambak yang diratakan mencapai 55 unit. Jumlah ini belum ada separuh dari total jumlah tambak di selatan YIA. Sudarna menyebut ada sekitar 170 unit tambak yang masih beroperasi. DKP menarget pada akhir Oktober sebanyak 70% tambak sudah rata. Sisanya yang masih beroperasi hingga batas waktu yang ditentukan akan diratakan pada awal November 2019.

Setelah kosong, penanganan kawasan di selatan YIA diambilalih oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Serayu Opak Progo Yogyakarta. Lahan tersebut bakal menjadi kawasan sabuk hijau bandara.

Terganjal Harga Tanah

Di sisi lain, sejumlah petambak di selatan YIA berkukuh tetap bertahan sampai ada kejelasan ihwal rencana relokasi ke Desa Banaran, Kecamatan Galur. "Tempatnya belum jelas dan harga tanah di sana sangat tidak terjangkau, dari pihak terkait juga belum ada solusi," kata salah satu petambak dari Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Purwoko, 38.

Soal harga tanah, Purwoko mengungkapkan tiap satu petak seluas 800 meter persegi di Desa Banaran dipatok harga sewa Rp10 juta per tahun, dengan lama sewa minimal 10 tahun. Ada pula yang luasan 2.000 meter persegi dihargai Rp250 juta per lima tahun. "Dengan harga sewa yang tinggi kami jelas rugi," ujarnya.

Menurutnya, harga sewa lahan tambak paling ideal Rp5 juta per tahun, sehingga jika minmal lama sewa lima tahun petambak hanya merogoh kocek Rp25 juta. Nominal ini dinilai lebih masuk akal dan tidak memberatkan petambak.

Kepala DKP Kulonprogo, Sudarna, mengatakan Pemkab hanya sebatas menyediakan lahan baru bagi petambak selatan YIA dan bukan relokasi. "Kalau relokasi pemerintah mengusahakan, sedangkan kami lebih ke menyediakan ruang yang legal untuk usaha tambak," ujarnya.

DKP menjalin komunikasi dengan Pemerintah Desa Banaran, warga, petambak di desa tersebut dan juga petambak di selatan YIA. Hanya, upaya ini belum menemui titik temu karena masih terganjal persoalan harga sewa tanah. "Ada masalah di sewa lahan. Tapi yang namanya penjual ingin menjual dengan harga setinggi-tingginya, dan kebalikannya pembeli ingin harga lahan yang semurah-murahnya. Saya kira itu sebuah dinamika proses yang pasti ada titik temunya," katanya.