PDIP Ingin Perkuat 2 Komisi di DPRD Bantul
Ilustrasi DPRD Harianjogja.com, BANTUL--Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan lebih banyak mendelegasikan kadernya di Komisi C dan Komisi D dalam pembentukan alat kelengkapan (Alkap) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul Periode 2019-2024. Alasannya kedua komisi tersebut dianggap banyak mitranya dan paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Program yang bersentuhan dengan masyarakat banyak disitu [Komisi C dan D]. Agar penyaluran aspirasi lebih cepat kami perlu memperkuat komisi itu dengan memperbanyak perwakilan,” kata Ketua Fraksi PDIP di DPRD Bantul, Suratman, Senin (7/10/2019).
PDIP mengirimkan masing-masing tiga kader untuk Komisi C dan Komisi D. Sementara Komisi A dan B masing-masing dua orang dari PDIP. Selain di komisi, partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih tersebut sudah menentukan kadernya di Badang Anggaran (Banggar) sebanyak tiga orang, Badan Musyawarah (Bamus) tiga orang, Badan Pembentukan Program Peraturan Daerah (Bapemperda) tiga orang, dan Badan Kehormatan (BK) tiga orang.
Namun Suratman belum bisa menyebutkan nama-nama yang mengisi tiap alak kelengkapan Dewan tersebut. Ia mengatakan nama-nama pengisi alat kelengkapan Dewan masih dalam proses evaluasi di Dewan Pimpinan Cabang PDIP Bantul, “Takutnya ada perubahan nama karena ini masih dievaluasi di tingkat DPC,” ujar Suratman.
BACA JUGA :
Disinggung soal pimpinan tiap alat kelengkapan Dewan, politikus dari daerah pemilihan Imogiri, Pleret, dan Dlingo ini menyatakan partainya tidak akan ngotot meminta jatah pimpinan tiap alat kelengkapan Dewan, melainkan menyerahkan pada musyawarah mupakat di tiap alkap. Meski sebagai partai pemenang PDIP ingin ada keharmonisan dalam pembentukan alkap.
“Kami mengajak semua fraksi agar membagi porsi pimpinan tiap alkap secara proporsional supaya ada kebersamaan dan supaya enggak ada pengkotak-kotakan,” kata Suratman. Ia menyatakan keharmonisan wakil rakyat selama lima tahun ke depan penting dalam membangun Bantul.
Sebelumnya Golkar dan PKB juga ingin memperkuat di Komisi C dengan alasan yang tidak jauh berbeda, yakni ingin mengawal program pembangunan infrastruktur. Sebab komisi C membidangi infrastruktur dan perencanaan pembangunan. Kedua partai tersebut mendelegasikan masing-masing dua orang khusus untuk Komisi C. Sementara komisi lainnya masing-masing satu orang.
Bendahara DPC PKB Bantul, Agus Salim menyatakan partainya lebih memperkuat Komisi C karena ingin mengawal kinerja pembangunan infrastruktur, “Karena ada daerah pemilihan yang memang perlu skala perioritas dalam pembangunan infrastrukturnya,” kata Agus.
