KPK Siap Memasuki Usia 17 Tahun, Bagaimana Kiprahnya Selama Ini?

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan rompi orange di Gedung KPK Jakarta, Jumat, (27/9/2019). - ANTARA /Nova Wahyudi
06 Oktober 2019 10:37 WIB Sri Mas Sari, Puput Ady Sukarno News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir pada 29 Desember 2002 di Indonesia. KPK yang hadir saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, hadir untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dibekali UU No.30/2002 sebagai dasar pendirian, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan UU No 30/2002 lembaga antirasuah itu dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya.

Penjelasan UU menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Kini KPK telah menjalankan mandat pemberantasan korupsi di Indonesia hampir 17 tahun. Selama memimpin perang terhadap korupsi di Tanah Air sejumlah tokoh penting yang terlibat pelanggaran korupsi ditangkap KPK.

Tidak hanya bupati dan anggota DPRD, KPK beberapa kali menangkap menteri, ketua umum partai politik, direksi BUMN, dan kalangan swasta yag terlibat dalam penyalahgunaan uang negara dan kekuasaan. Bahkan karena sepak terjangnya, KPK menjadi percontohan lembaga antikorupsi dunia. 

Dalam menjalankan tugas, KPK berpedoman kepada lima asas, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.  

Banyak negara memiliki lembaga seperti KPK yang bertanggung jawab dalam penghapusan korupsi. Berikut ini beberapa contoh lembaga antirasuah di dunia :

1. Independent Commission Againts Corruption (ICAC) Hong Kong,

Lahir: Februari 1974

Latar belakang: Pertumbuhan populasi yang massif dan ekspansi industri manufaktur yang pesat mengakselerasi perkembangan sosial ekonomi. Penyediaam rumah dan layanan publik lainnya oleh pemerintah tidak sanggup memenuhi kebutuhan yang terus membengkak.

Orang-orang kemudian lewat 'pintu belakang' untuk hidup. 'Uang teh', 'uang haram', 'uang neraka', atau apapun namanya, menjadi sesuatu yang familiar bagi masyarakat Hong Kong.

Kru ambulans meminta 'uang teh' sebelum membawa orang sakit. Petugas rumah sakit meminta tip sebelum memberi pasien ranjang atau segelas air. Aparat kepolisian juga menawarkan perlindungan bagi aktivitas prostitusi, perjudian, dan obat terlarang.

Masyarakat lama-lama marah. Awal 1970-an, opini publik muncul yang menekan pemerintah mengambil sikap atas korupsi. ICAC kemudian dibentuk

Tugas:

Departemen Operasi: 

  • Menerima dan mempertimbangkan tuduhan praktik korupsi
  • Menginvestigasi dugaan pelanggaran di bawah Ordonansi ICAC, Ordonansi Pencegahan Penyuapan, dan Ordonasi Pemilu
  • Menginvestigasi dugaan pelanggaran atau pemerasan oleh petugas 

Departemen Pencegahan Korupsi

  • Memeriksa praktik dan prosedur departemen pemerintah dan lembaga publik, dan mengamankan revisi apapun yang kondusif bagi korupsi
  • Memberi saran berdasarkan permintaan organisasi privat atau individu tentang bagaimana mencegah korupsi

Departemen Humas

  • Mengedukasi publik melawan korupsi
  • Meminta dukungan publik memberantas korupsi 


Bertanggung jawab kepada: Parlemen

Melakukan penuntutan sendiri: Tidak

Sumber anggaran: Pemerintah

Kasus yang pernah ditangani: 

  • Pada Juli 2012, Menteri Pengembangan Hong Kong Mak Chai-kwong dipaksa mundur kurang dari dua minggu setelah dia memulai jabatannya dalam kasus penggelapan dana rumah.
  • ICAC dipaksa menyelidiki mantan ketuanya sendiri, Timothy Tong, setelah audit menunjukkan dia menghabiskan uang publik untuk pesta dan membeli hadiah. Tong mundur sebagai komisioner ICAC pada Juli 2012, tetapi setelah itu menjadi anggota badan pembina politik Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina.

Check and Balances:

  • ICAC bertanggung jawab kepada Kepala Eksekutif dan Komisioner ICAC melapor kepada Dewan Eksekutif temtang isu kebijakan utama
  • Dewan Legislatif memiliki otoritas memberikan dan mencabut wewenang ICAC. Komisioner ICAC diminta menjawab Dewan tenting kebijakan dan masalah pendanaan.
  • Wewenang penuntutan yang terpisah. Setelah investigasi rampung, wewenang menuntut diberikan kepada Sekretaris Kehakiman. Pemisahan wewenang ini untuk memastikan tidak ada kasus yang dibawa ke pengadilan semata-mata berdasarkan keputusan ICAC.
  • Peradilan independen yang memastikan ICAC tidak keluar dari jalur. ICAC diharuskan meminta persetujuan pengadilan sebelum menggunakan wewenang tertentu, dan akan mempertimbangkan komentar pengadilan dan melakukan tinjauan terhadap prosedur operasional untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Komisi Pertimbangan

  • ICAC Complaints Committee
  • Pemantauan Internal 

2. Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura

Lahir: Oktober 1952

Latar Belakang: Pada masa kolonial Inggris, kasus korupsi ditangani oleh Unit Anti Korupsi  (ACB) di bawah Departemen Investigasi Kriminal (CID) Kepolisian Singapura dengan payung hukum Ordonansi Pencegahan Korupsi (POCO). Sayangnya, lembaga ini relatif tidak efektif karena keterbatasan sumber daya manusia, bahkan bersaing dengan CID dalam hal sumber daya. Bahkan yang paling prinsip, ACB tidak dapat memberantas korupsi polisi dalam pemerintahan kolonial. 

Kegagalan ACB membuat pemerintahan Inggris membentuk Tim Investigasi Khusus yang menjadi cikal bakal kelahiran CPIB. Regulasi baru dibuat, yakni UU Pencegahan Korupsi (PCA), yang memperkuat CPIB memimpin investigasi dan penegakan hukum. PCA beberapa kali direvisi untuk memastikan relevansi dan efektivitas CPIB sesuai perkembangan zaman. 

Tugas: Salah satu lembaga antikorupsi tertua di dunia yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Inggris ini berwenang menginvestigasi tindak korupsi di sektor publik dan privat Singapura. 

CPIB, dalam proses investigasinya, dapat menemukan kasus-kasus yang mengungkap area rawan korupsi atau celah pada prosedur di departemen pemerintah. Berdasarkan temuannya, CPIB akan meninjau departemen terkait, menunjukkan kelemahan, dan merekomendasikan perubahan prosedur.

Biro ini juga berutugas meningkatkan pendidikan publik dan menyebarkan pesan antikorupsi kepada masyarakat, termasuk siswa, lembaga pemerintah, dan pebisnis.

Bertanggung jawab kepada: Perdana Menteri

Melakukan penuntutan sendiri

Sumber anggaran: Pemerintah

Kasus yang pernah ditangani:

  • Norezwan Bin Em, petugas investigator senior di Inspektorat Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja (MOM) dinyatakan bersalah karena menerima gratifikasi seks setelah menerbitkan izin tinggal secara legal di Singapura bagi perempuan berkebangsaan China. Dia dipenjara delapan bulan Oktober 2013
  • Hasil investigasi CPIB membuktikan Mohamed Yusof Bin Abdul Rahman, petugas Bea dan Cukai, melakukan korupsi dan penghindaran pajak barang dan jasa (GST tax). Korupsi melibatkan dana 3.350 dolar Singapura dan penghindaran pajak GST senilai 220.561,6 dolar Singapura. Pada February 2015, pengadilan menjebloskan Yusof ke penjara selama lima tahun dan memerintahkan dia membayar denda 673.084,8 dolar Singapura karena korupsi dan bersekongkol dengan empat orang berkebangsaan India untuk mengklaim secara curang pengembalian pajak GST turis.

3. National Anti Corruption Commision (NACC) Thailand

Lahir: April 1999

Latar belakang: Sebelum 1975, intensitas korupsi di Thailand sangat tinggi. Penanganan kasus korupsi di Negeri Gajah Putih sepenuhnya menjadi wewenang kepolisian dengan mengandalkan UU hukum pidana dan UU lain yang mengatur tentang pejabat publik. Namun, kinerja kepolisian dalam menanggulangi korupsi dianggap kurang memadai.

Kesadaran mencegah dan memberantas korupsi kemudian muncul. UU Perlawanan terhadap Korupsi (Counter Corruption Act) diundangkan pada 1975 yang menjadi payung hukum pembentukan Office of the Commission of Counter Corruption (OCCC). 

Keterbatasan kewenangan hukum membuatan kekuatan OCCC dalam memerangi korupsi lemah. Konstitusi Kerajaan Thailand kemudian menambahkan check and balances penyelenggaraan negara dengan mengikutsertakan rakyat. Beberapa lembaga independen pemerintahan dibentuk, salah satunya National Counter Corruption Commission (NCCC).

NCCC terdiri atas Presiden dan delapan anggota yang ditunjuk oleh Raja atas saran Senat. Pada 2008, NCCC berubah nama menjadi National Anti-Corruption Commission (NACC). 

Tugas:

  • menyelidiki fakta, menyimpulkan kasus, dan menyiapkan putusan untuk dilaporkan kepada Senat
  • menyelidiki fakta, menyimpulkan kasus, dan menyiapkan putusan untuk dilaporkan kepada Divisi Pengadilan Kriminal Mahkamah Agung, terutama untuk kasus yang melibatkan orang-orang yang memegang jabatan politis
  • Menginvestigasi dan memutuskan apakah pejabat negara yang menduduki jabatan  eksekutif, pegawai pemerintah yang memegang posisi direktur ke atas, kaya secara tidak wajar atau melakukan pelanggaran korupsi dan jabatan, termasuk pegawai pemerintah di level lebih rendah yang berkolusi dengan pejabat
  • Memeriksa keakuratan, posisi saat ini dan perubahan aset dan kewajiban individu yang memegang jabatan kunci
  • Menyupervisi dan mencermati etika individu yang memegang jabatan kunci 
  • Menyampaikan laporan pemeriksaan dan kinerja komisi kepada Dewan Menteri, Parlemen, dan Senat, secara tahunan, dan memublikasikan laporan pada lembaran negara, serta mendiseminasikannnya kepada publik.
  • Melakukan aksi lainnya sepanjang diperbolehkan hukum

Bertanggung jawab kepada: Pemerintah

Melakukan penuntutan sendiri

Sumber anggaran: Pemerintah

Kasus yang ditangani : 

  • Mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun oleh Mahkamah Agung karena keterlibatannya dalam skema subsidi beras selama masa pemerintahannya. Sebelumnya, hasil penyelidikan NACC menyatakan pemerintahan Yingluck memberi bayaran lebih tinggi di atas harga pasar kepada petani yang berujung pada kerugian finansial Thailand. 

Check and Balances: - 

4. Bianco Madagascar

Lahir: 2004

Latar Belakang: Bureau Independant Anti-Corruption (Bianco) didirikan untuk mengimplementasikan strategi antikorupsi melalui penegakan hukum dan pencegahan korupsi, serta edukasi publik.

Sejak berdiri, lembaga independen antikorupsi ini telah menginvestigasi dan melaporkan 3.000 kasus korupsi ke pengadilan. Namun, setelah diterima, pengadilan malah membebaskan sebagian besar tersangka. Data tentang putusan tidak tersedia.

Untuk mengatasi kelemahan dalam sistem antikorupsi ini, Madagaskar membentuk Pengadilan Khusus Antikorupsi (PAC) di ibu kota Antananarivo dan lima ibu kota provinsi. Negara ini ingin bebas dari korupsi pada 2025.

PAC adalah unit terpisah dan berdiri sendiri dalam hierarki yudisial yang terdiri atas yurisdiksi pertama dan banding serta divisi untuk penyitaan aset. PAC hanya dapat mendengarkan kasus-kasus yang dibawa oleh otoritas antikorupsi atau organisasi dan asosiasi yang berjuang melawan korupsi. 

Keputusan banding PAC dapat diajukan ke Mahkamah Agung. PAC mencakup 10 hakim, delapan jaksa penuntut umum, dan 12 panitera plus staf administrasi. Semua pelanggaran korupsi dan pencucian uang berada dalam yurisdiksi eksklusif PAC serta berbagai kejahatan ekonomi dan keuangan yang serius atau kompleks.

Tugas

Investigasi: 

  • Menerima dan menangani keluhan, menginvestigasinya, dan meneruskannya ke pengadilan setelah bermusyawarah dengan Komite Investigasi Investigasi
  • Manajemen deklarasi aset pengumpulan, verifikasi, dan pengarsipan deklarasi aset

Edukasi:

  • Mempromosikan budaya kejujuran dan integritas anak muda dan siswa melalui pembentukan dan operasionalisasi jaringan kejujuran dan integritas (RHI), baik di sekolah maupun luar sekolah. 
  • Mobilisasi masyarakat umum, sektor publik, dan sektor swasta, terutama melalui sesi pertemuan dan liputan media tentang pesan-pesan antikorupsi.

Pencegahan

  • Mengamankan dukungan administratif, seperti kepolisian dan bea cukai
  • Penerapan standard layanan, terutama pada tingkat layanan teknis, otoritas lokal dan regional 
  • Melawan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal melalui pembentukan mekanisme pelaporan, kegiatan pendidikan, serta pengembangan rencana aksi dengan pemangku kepentingan
  • Analisis sistem dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko korupsi dan mengusulkan rekomendasi, misalnya tentang keselamatan jalan dan sumber daya alam

Komunikasi

  • Komunikasi kelembagaan dengan pers, pemantauan media, dan manajemen situs web 
  • Komunikasi massa melalui poster, billboard, buletin pers, dan halaman Facebook

Bertanggung jawab kepada: Presiden

Sumber anggaran: Data tidak tersedia

Kasus yang ditangani:

  • Sejak pembentukan Bianco, banyak kasus korupsi telah terungkap, dituntut, dan para pelaku telah dijatuhi hukuman penjara dan denda. Meskipun demikian, sebagian besar dari kasus-kasus ini terkait dengan korupsi kecil-kecilan.

Check and Balances: -

5. Kenya Anti Corruption Commision (KACC) Kenya

Latar Belakang :  UU mengenai pemberantasan korupsi telah ada di Kenya sejak 1957, tetapi korupsi di Kenya tetap merajalela sehingga pemerintah memutuskan untuk membentuk KACA (Kenya Anti Corruption Authority) pada 1997 

Banyaknya intervensi dari pemerintah, dan pengadilan yang tidak kooperatif mengakibatkan kinerja KACA tidak sesuai dengan harapan banyak pihak. Intervensi dari pemerintah terlihat dari seringnya direktur KACA diganti secara mendadak tanpa alasan yang jelas.

Kebuntuan pemberantasan korupsi di Kenya mulai terbuka setelah KACA mendesak pemerintah untuk mensyahkan UU anti korupsi dan kode etik pejabat publik pada April 2004

Amandemen terhadap UU anti korupsi menghasilkan perubahan wewenang dan organisasi. Perubahan ini juga mengubah KACA menjadi KACC (Kenya Anti Corruption Commision).

Fungsi dan Wewenang

Penindakan :

  • Komisi dapat melakukan pemeriksaan, bila ditemukan hal mencurigakan yang mengarah pada kejahatan ekonomi atau korupsi

Penasihat :

  • Bila diminta komisi dapat memberikan rekomendasi atau saran dalam hal pemberantasan korupsi kepada seseorang atau suatu lembaga.
  • Komisi dapat memantau dan menganalisa prosedur dan tata kelola suatu lembaga pemerintah dalam menemukan indikasi korupsi dan memperbaiki sistem untuk meminimalkan peluang korupsi 

Pendidikan :

  • Komisi bertugas mendidik dan menyadarkan masyarakat akan bahaya korupsi

Wewenang :

  • Memeriksa dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan atau hilangnya benda atau barang milik pemerintah.
    - Menuntut secara perdata terhadap setiap orang untuk mengganti kerusakan barang milik pemerintah atau meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan untuk mengganti barang tersebut meskipun berada di luar Kenya.

Hasil yang Dicapai, fungsi Kasus-kasus besar mulai diselesaikan KACC sejak 2002, di antaranya;

  • Tahun 2002 : Menghukum mantan walikota Nairobi yang terbukti melakukan penyelewengan dana negara 
  • Tahun 2004 : Menuntut pimpinan Dewan Aids Nasional atas dugaan penyalahgunaan wewenang 
  • Tahun 2005 : Menuntut pejabat distrik Migori atas dugaan korupsi

Kelemahan : 

  • Terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh KACC hanya diganjar dengan hukuman yang relatif ringan yakni sekitar 1- 3 tahun atau hanya dikenai denda dengan jumlah yang hampir sama dengan yang ditimbulkan.
  • KACC dapat berhenti melakukan penyidikan, sehingga banyak di terjadi penghentian penyidikan dengan alasan yang beragam
  • KACC juga sering mengalami kekalahan di pengadilan dan banyak kasus yang tertunda
  • KACC masih bergantung Kejaksaan agung dalam melakukan penuntutan.

6. Anti-Corruption Commission (ACC) Zambia 

Latar Belakang Pendirian

  • Mulai didirikan sejak 1982, dengan didasari oleh UU No.14 tentang praktek korupsi 
  • Tahun 1999 pemerintah Zambia mengubah UU No.14 menjadi UU komisi anti korupsi
  • UU anti korupsi ini menjadikan ACC sebagai lembaga yang lebih independen.

Tujuan : 

  • Menugaskan ACC sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi melalui pendidikan, pencegahan
    penyidikan dan penuntutan terhadap lembaga publik dan swasta

Struktur Organisasi :
Jabatan paling atas The Comission.

Di bawahnya ada Secretary to The Comission lalu Director General, kemudian disusul jabatan Deputy Director General, yang dibantu tiga Direktur, yakni Director of Investigation, Director  of Legal & Prosecution, serta Director of Prevention & Education.

Hasil Yang Dicapai :

  • Telah mengadili berbagai kasus korupsi yang melibatkan peujabat negara tersebut baik sipil maupun militer.
  • Pengaduan masyarakat atas korupsi kepada umumnya mengalami peningkatan. Kebanyakan laporan berisikan dugaan korupsi dikalangan institusi negara, Pemerintah, lembaga, maupun polisi.

7. Prevention and Combating of Corruption Bereau (PCB) Tanzania 

Latar Belakang :

  • Tanzania mengalami perubahan makroekonomi dan reformasi struktural pada awal 1990. Presiden Benjamin Mkapa yang terpilih kembali dengan suara absolut pada 2000 mencanangkan program anti korupsi sebagai program nasional. Lembaga ini memiliki wewenang melayani empat institusi penting, yakni kepolisian, peradilan, pajak, dan badan pertanahan.

Visi, Misi dan Strategi

  • Tujuan berdasarkan hukum antikorupsi adalah menyelidiki semua bentuk laporan korupsi yang terjadi masyarakat dan sektor swasta. 

Struktur Organisasi PCB terbagi kedalam empat divisi yaitu :

  1. Divisi Penyelidikan
  2. Divisi Penelitian, kontrol dan statistik
  3. Divisi Personal dan administratif
  4. Divisi Publik Education

Check and Balances: PCB diawasi oleh Committee for Control and Evaluation 

Sumber : bisnis.com