Advertisement
Mundur dari Menteri Karena Terpilih Anggota DPR, Yasonna Laoly Dikritik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyoroti soal kekosongan jabatan yang terjadi di kementerian lantaran menterinya terpilih sebagai anggota DPR. Misal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menterinya, Yasonna H. Laoly yang telah mengundurkan diri.
Belum lagi nanti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang juga terpilih jadi anggota DPR periode 2019-2024.
Advertisement
"Ini konsekuensi logis menterinya jadi caleg. Bayangkan kalau caleg itu jadi semuanya. Hanif Dhakiri, Mendes juga jadi. Ke depan harus diatur yang begini-begini ini (jangan sampai terulang lagi)," ujar Nasir, Sabtu (28/9/2019).
Puan dan Yasonna akan dilantik pada 1 Oktober 2019 mendatang. Otomatis jabatan Menko PMK dan Menkumham kosong lantaran tak boleh ada rangkap jabatan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan, ke depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membuat fakta integritas, bahwa menteri di Kabinet Kerja jilid II tak boleh lagi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). "Itu resiko dia harus pilih. Jangan memanfatkan aji mumpung karena mumpung (jadi) menteri," ujarnya.
Nasir menambahkan, terkait mundurnya menteri saat ini, Presiden Jokowi tak perlu melakukan reshuffle lantaran jabatan pemerintahan periode pertamanya akan berakhir pada 20 Oktober 2019. Apalagi, para menteri yang terpilih menjadi anggota DPR tersebut sudah mengatur seluruh program kerjanya sebelum dilantik sebagai wakil rakyat.
"Jadi enggak ada lagi istilah efektif efesien. Itu resiko ketika dia membiarkan menterinya jadi caleg itu resiko. Makanya, dia harus cari Plt kalau itu kosong ya menunjukkan artinya itu nggak ada masalah. Nanti kan orang bertanya apa iya nggak ada masalah," imbuhnya.
Menurut Nasir, jabatan Menkumham bisa menunjuk pelaksana tugas (Plt) menteri yang masih terkait dengan jabatan di Kemenkumham. Namun, persoalan terjadi saat Jokowi harus menunjuk Plt untuk jabatan Menko PMK yang dijabat Puan Maharani.
"Kalau Menko itu kalau Plt itu riskan juga karena Menko itu menteri senior kalau Puan kan junior. Kalau nggak nunjuk Plt kan waktunya singkat. Tapi untuk profesionalisme kabinet itu memang harus begini, ini resiko dia biarkan menterinya jadi caleg," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
Advertisement
Jadwal Baru KRL Solo Jogja Berangkat dari Stasiun Palur, Jumat 19 April 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPU Jogja Koordinasi dengan Disdukcapil untuk Susun Data Pemilih Pilkada 2024
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
- Firli Bahuri Disebut Minta Uang Rp50 Miliar ke SYL
- Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP-AKR per Kamis 18 April 2024
- Tertidur 22 Tahun Gunung Ruang Erupsi, Gempa hingga 944 Kali dalam Satu Hari
- Warga Jepang Gugat Pemerintah Soal Efek Samping Vaksin Covid-19
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
Advertisement
Advertisement