MK Enggan Menghapus Larangan Mantan Pemakai Narkotika 'Nyalon' Kepala Daerah
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak untuk menghapuskan larangan pemakai narkotika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Ekspresi sejumlah angggota DPR saat menyerahkan pandangan tertulis fraksi terkait Revisi UU KPK pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019)./ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk mendengarkan tuntutan masyarakat yang memprotes sejumlah RUU kontroversial mengingat telah jatuh korban jiwa mahasiswa.
Anggota DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai Presiden Jokowi harus turun tangan menghentikan cara-cara represif aparat kala menghadapi demonstran yang memperjuangkan aspirasinya. Selain itu, tambah dia, Kepala Negara mesti menyelesaikan akar masalah unjuk rasa mahasiswa yakni keberadaan RUU yang tidak adil dan tidak aspiratif.
"Sudah benar tentunya menunda seluruh RUU yang tidak adil. Selanjutnya bersama DPR periode yang baru segera perbaiki dan cabut pasal-pasal yang tidak adil bagi rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya Sabtu (28/9/2019).
Sebagaimana diketahui, dua mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, tewas dalam aksi unjuk rasa di DPRD Sulawesi Tenggara, beberapa hari lalu. Saat ini, Mabes Polri masih menginvestigasi penyebab hilangnya dua nyawa demonstran tersebut.
Didi mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku dan dalang di balik tewasnya dua mahasiswa. Semestinya, kata dia, mahasiswa sebagai rakyat sipil tidak boleh menjadi korban kesewenang-wenangan aparat bersenjata.
"Senjata tidak boleh digunakan untuk membunuh rakyat sendiri. Apalagi, saat berdemo untuk memperjuangkan aspirasi atas terbitnya beberapa RUU yang dianggap tidak adil," ujarnya.
Didi menambahkan bahwa dua korban jiwa sudah terlalu banyak. Dengan eskalasi aksi massa yang terus meningkat, bukan mustahil terjadi bola liar yang dapat menimbulkan korban-korban baru bila Presiden tidak bertindak cepat.
"Jangan ada lagi anak bangsa yang harus mati sia-sia lagi," ucap Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak untuk menghapuskan larangan pemakai narkotika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Xiaomi membatalkan proyek ponsel ultra-tipis Xiaomi 17 Air karena tak ingin mengorbankan performa, baterai, dan kualitas pengguna.
Komnas HAM mendorong pengusutan tuntas kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha Jogja. Polisi buka peluang tersangka bertambah.
Kemkomdigi memblokir 3,45 juta situs judi online sejak Oktober 2024. Perputaran dana judol 2025 tercatat Rp286 triliun.
Pratama Arhan memperkenalkan Inka Andestha sebagai kekasih barunya lewat unggahan romantis di Instagram usai resmi bercerai dari Azizah Salsha.
Sony resmi membawa PS5 Pro ke Indonesia mulai 20 Mei 2026 dengan harga Rp15,499 juta. Ini spesifikasi, fitur AI, dan peningkatannya.