Advertisement
Nasib RKUHP Akan Ditentukan Setelah Bamus DPR Rapat Konsultasi dengan Presiden
Rapat Anggota DPR di Gedung DPR RI. - Bisnis Indonesia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - DPR akan memenuhi undangan Presiden RI Jokowi untuk menggelar rapat konsultasi. Hal itu disepakati oleh Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Senin (23/9/2019) siang.
"Mayoritas fraksi di DPR sepakat bahwa undangan untuk rapat konsultasi dengan Presiden pada siang hari ini, itu kami penuhi," kata Ketua Fraksi PPP Arsul Sani usai menghadiri Rapat Bamus DPR RI di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Advertisement
Arsul Sani mengatakan bahwa Rapat Bamus sudah membahas rencana tiga rapat paripurna sebelum periode 2014—2019 berakhir pada bulan September 2019, dan direncanakan semua RUU diagendakan untuk disahkan menjadi UU.
Namun, menurut dia, terkait dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), akan disepakati langkahnya ke depan setelah rapat konsultasi dengan Presiden RI Jokowi.
"Tadi dibahas [pandangan fraksi-fraksi] tetapi apa hasil pembahasan? Ini yang belum bisa saya sampaikan menunggu hasil konsultasi dengan Presiden dahulu," ujarnya.
Menurut dia, dalam Rapat Bamus juga disepakati terkait dengan nasib RKUHP apakah disahkan pada periode ini atau mendatang. Hal itu akan dijelaskan setelah rapat konsultasi dengan Presiden.
"Tidak bijak kalau belum kami diskusikan dengan Presiden, lalu disampaikan kepada media," katanya.
Dalam rapat konsultasi itu, kata dia, akan dijelaskan pembahasan RKUHP yang sudah berjalan 4 tahun dan ada aspirasi dari masyarakat yang harus didengar dan diakomodasi serta tercermin dalam pembahasan dan dalam perumusan.
Arsul mengatakan bahwa DPR juga ingin mendengar suara dari berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada Presiden terkait pasal-pasal yang mana saja yang dianggap harus didalami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Water Heater Onyx Series Dilengkapi dengan Fitur Canggih
Investigasi Penyebab Kapal Tunu Tenggelam Diserahkan ke KNKT
3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
Advertisement
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
Kasus Korupsi Mesin EDC Bank, KPK Menyita Rp5,3 Miliar dari Penggeledahan
Ini Jenis Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan
Advertisement
KRI Brawijaya-320, Kapal Baru TNI Buatan Italia yang Mampu Hadapi Serangan Udara
Leonardo DiCaprio Disebut Cocok untuk Squid Game Versi Amerika Serikat
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara di Kasus Harun Masiku
Advertisement
Berita Pilihan
- 3 WNI Ditangkap Polisi di Jepang Karena Dituding Merampok Rumah
- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk SD dan SMP Tahun Ini Lebih Lama
- Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Bakal Diperketat oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
Advertisement
Jadwal Pemadaman Listrik di Sleman Hari Ini, Jumat 4 Juli 2025
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Innalillahi, Direktur Rumah Sakit Indonesia Gugur Bersama Keluarganya Akibat Serangan Israel di Jalur Gaza
- Fakta Uang Tunai Rp2,8 Milliar dan Pistol Baretta di Rumah Topan Ginting, Anak Buah Bobby Nasution
- Tenggelam di Selat Bali, Ini Daftar Penumpang Kapal Tunu Pratama Jaya
- Hasil Kunjungan Presiden Prabowo: Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Investasi Senilai Rp437 Triliun
- Presiden Prabowo Tunaikan Ibadah Umrah Saat Kunjungan ke Arab Saudi, Cium Hajar Aswad
- KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: 4 Penumpang DItemukan Meninggal Dunia, 38 Orang Hilang
Advertisement
Advertisement
