MK Lanjutkan Sidang Uji Materi KUHP Baru, Pasal Presiden hingga Zina
MK menggelar sidang lanjutan uji materi KUHP Baru. Pasal penghinaan presiden hingga pidana zina menjadi sorotan.
Ilustrasi rupiah/Reuters
Harianjogja.com, SEMARANG – Fenomena anggota DPRD yang menjaminkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke bank muncul usai pelantikan wakil rakyat.
Meski demikian, Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Bambang Kusriyanto, membantah ada anggotanya yang menjaminkan surat keputusan pengangkatan ke bank untuk mendapatkan kredit atau personal loan.
“Belum, belum ada. Di [DPRD] Jateng tidak ada. Kalau di daerah, silakan tanya ke ketua setempat,” ujar Bambang saat dihubungi pada Jumat (20/9/2019) petang.
Fenomena anggota DPRD periode 2019-2024 yang menjaminkan SK pengangkatan ke bank setelah diangkat memang terlihat di beberapa daerah di Jateng, salah satunya di Sukoharjo. Kabarnya di Sukoharjo, anggota DPRD yang baru dilantik beramai-ramai menjaminkan SK pengangkatan ke bank demi memperoleh suntikan dana Rp500 juta-Rp1 miliar.
Menurut Anggota DPRD Jateng dari Partai Gerindra, Sriyanto Saputro, fenomena tersebut terbilang wajar. Terlebih saat pencalonan pada Pemilu 2019, banyak anggota DPRD yang menghabiskan dananya sangat banyak untuk menjalani kampanye maupun sosialisasi ke masyarakat.
“Saya rasa itu hal yang manusiawi. Memang sistem politik kita membutuhkan dana yang besar. Ini imbas dari sistem pemilu terbuka yang membuat persaingan jadi ketat. Jangankan rival lain partai, dengan rekan satu partai pun saling sikut-sikutan saat pencalonan,” ujar Sriyanto.
Sriyanto pun berharap anggota DPRD yang meminjam uang ke bank itu bisa bijaksana dalam mengelola keuangan. Jangan sampai hutang di bank menggangu kinerja mereka sebagai wakil rakyat.
“Harus disesuaikan dengan kemampuan mengembalikan pinjaman ke bank. Jangan sampai pinjam terlalu banyak, sehingga kerja justru tidak tenang karena dikejar-kejar hutang,” ujar Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng itu.
Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Korporat Bank Jateng, Djoko Sudiatmo, menyebut jika sekitar 30-40% dari total anggota DPRD Jateng sudah mengajukan permohonan kredit ke banknya. Mereka mengajukan personal loan dengan menjaminkan SK pengangkatannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
MK menggelar sidang lanjutan uji materi KUHP Baru. Pasal penghinaan presiden hingga pidana zina menjadi sorotan.
Pengadaan TKD pengganti YIA di Palihan dan Glagah masih stagnan. Warga khawatir dana ganti rugi hangus jika tak segera direalisasikan.
Penelitian terbaru menunjukkan AI mampu memperpanjang usia baterai mobil listrik hingga 23 persen tanpa memperlambat pengisian daya.
Penyandang disabilitas saat ini telah menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang memainkan peran yang sama pentingnya dengan masyarakat umum dalam sektor
Libur panjang Kenaikan Yesus Kristus mendongkrak kunjungan wisata Gunungkidul hingga 145 ribu orang dengan PAD mencapai Rp1,7 miliar.
Menyapa konsumen setia Honda, Astra Motor Yogyakarta kembali hadir dengan Honda Premium Matic Day (HPMD)