NTT Kembali Diguncang Gempa M4,0, Rumah Rusak Capai 53.971
Gempa M4,0 kembali mengguncang NTT pada 23 Agustus 2026. BNPB mencatat 53.971 rumah rusak akibat rangkaian gempa sejak 15 Agustus.
Ma\'ruf Amin. /Okezone
Harianjogja.com, JAKARTA– Sikap PP Muhammadiyah menolak RUU Pesantren ditanggapi Ma\'ruf Amin.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma\'ruf Amin menanggapi secara diplomatis sikap Pengurus Pusat Muhammadiyah yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren.
"Kalau pesantren itu kan banyak, dan itu kan permintaan bukan hanya Nahdlatul Ulama (NU) yang mendukung," kata KH Ma\'ruf di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).
Wakil presiden terpilih periode 2019–2024 ini mengatakan, Rancangan UU Pesantren tidak hanya didukung oleh NU, melainkan juga mayoritas ormas Islam.
"Jadi ya banyak yang mendukung. Al Wasliyah, Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, Persatuan Tarbiah. Jadi banyak yang dukung," ucap KH Ma\'ruf.
Oleh karena itu, lanjut dia, Rancangan UU Pesantren dirasa perlu serta dibutuhkan pemerintah untuk memberikan dorongan agar pesantren setara dengan pendidikan umum.
"Jadi ya mendukung, karena memang pesantren itu banyak sekali, sehingga perlu peran pemerintah untuk memberikan dorongan, dan itu jadi program pemerintah supaya setara dengan pendidikan umum, supaya mereka tamatannya berkualitas," ucap KH Ma\'ruf Amin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Gempa M4,0 kembali mengguncang NTT pada 23 Agustus 2026. BNPB mencatat 53.971 rumah rusak akibat rangkaian gempa sejak 15 Agustus.
Jadwal KRL Palur-Jogja Selasa 1 September 2026 tersedia dalam 15 perjalanan, dengan keberangkatan dari Palur mulai 05.00 hingga 20.42 WIB.
Trans Jogja disiapkan terintegrasi dengan Grab untuk mengatasi akses halte dan memperkuat konektivitas first mile-last mile.
Jogja Inspira #01 hadir di Ndalem Poenokawan dengan kolaborasi musik, puisi dan sketsa, memperkuat Jogja sebagai episentrum kreativitas seni.
Korban bencana di Nepal utara mencapai 951 orang. Sekitar 590 warga negara asing dari 39 negara masih dinyatakan hilang.
Restitusi PPN yang belum cair dikhawatirkan mengganggu cash flow industri hingga memicu PHK dan pailit.