Advertisement
Presiden Jokowi Akhirnya Tunda Pengesahan RUU KUHP
Presiden Joko Widodo. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR — Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menuai polemik. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pengesahan RUU yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa mencermati dan mengikuti seluruh perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama.
Advertisement
“Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi di RUU KUHP saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Untuk itu saya telah memerintahkan Menkumham sebagai wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” ujarnya di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).
Presiden Jokowi meminta kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota parlemen untuk tidak melakukan pengesahan RUU itu pada periode saat ini yang akan berakhir pada awal Oktober 2019.
BACA JUGA
“Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya,” katanya.
RUU KUHP telah disetujui Komisi III DPR pada Rabu (18/9/2019) untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI. Sejak mulai dibahas pada 2015, banyak isu krusial dalam RUU ini yang memakan waktu pembahasannya.
Presiden meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan RUU KUHP yang ada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BPS: 6,3 Juta Orang Bekerja di Sektor Transportasi dan Pergudangan
Gerebek Kampung Ambon, Petugas Temukan Narkoba hingga Senpi
Serangan Beruang Meningkat, Jepang Izinkan Polisi untuk Menembak
Waduh, Impor Baju Bekas Naik dari 7 Ton Menjadi 3.600 Ton
Advertisement
Prabowo Ajak Masyarakat Mikul Dhuwur Mendhem Jero, Ini Maksudnya
PBB Khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Akibat Perang di Sudan
Dua Mantan Dirut Antam Dipanggil KPK, Ini Kasusnya
Mensos dan Menhub Teken MoU di Jogja, Ini Isinya
Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
Advertisement
Prabowo Sebut Tidak Ada Kendali Jokowi atas Kebijakannya
Operasi Zebra Digelar Jelang Libur Nataru 2025
Topan Kalmaegi Tewaskan 114 Orang, Filipina Tetapkan Bencana Nasional
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Dilecehkan Saat Blusukan
Trump Marah Besar Usai Partai Republik Kalah di Pilkada AS
Advertisement
Ghazala Hashmi, Wakil Gubernur Muslim Pertama di Virginia
Berita Pilihan
- BPS: 6,3 Juta Orang Bekerja di Sektor Transportasi dan Pergudangan
- Serangan Beruang Meningkat, Jepang Izinkan Polisi untuk Menembak
- PBB Khawatirkan Keselamatan Warga Sipil Akibat Perang di Sudan
- Dari Laporan Publik hingga OTT: Kronologi Penangkapan Abdul Wahid
- Media Asing Ungkap Kamboja Tangkap 106 WNI Terkait Jaringan Penipuan
Advertisement
Hadapi Bencana Hidrometeorologi, Gunungkidul Siapkan Dana Ratusan Juta
Advertisement
Wisata DEB Balkondes Karangrejo Borobudur Ditawarkan ke Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Bumi Dangkal di Tarakan Timbulkan Sejumlah Kerusakan
- Jenazah PB XIII Keluar Melalui Gapura Gading, Ini Penjelasannya
- Ribuan Warga Terdampak Banjir di Bima NTB
- Borneo FC Vs Dewa United, Pesut Etam Kembali ke Puncak Klasemen
- Ratusan Warga Terisolasi Akibat Banjir Lahar Gunung Semeru
- Cristiano Ronaldo Beri Sinyal Pensiun dari Sepak Bola
- Musisi Muda Jogja, Audira Putri Hadir dengan Balada Rasa
Advertisement
Advertisement
