Advertisement
Agung Laksono Pertanyakan Kehadiran Sekjen PDIP di Acara MKGR
Partai Golkar - mkgr.org
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mempertanyakan kehadiran Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam acara Musyawarah Kerja Gotong Royong (MKGR) sekaligus deklarasi dukungan kepada Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai calon ketua umum Partai Golkar
Menurut mantan Ketua DPR itu, seharusnya elite partai politik lain tidak ikut campur dalam dinamika partai berlambang pohon beringin tersebut. Apalagi Partai Golkar akan menggear musyawarah nasional pada Desember nanti.
Advertisement
"Saya makin prihatin, apalagi sampai ada partai lain bahkan Ketua DPR [Bamsoet] juga hadir. Ini jelas sesuatu yang tidak baik," kata Agung di Jakarta, Jumat (20/9).
Selain itu, dia juga menyayangkan apabila harus ada MKGR "Perjuangan". Jangan sampai, hanya karena pertarungan Munas Golkar, perpecahan kembali terjadi, katanya.
"Saya prihatin kalau sampai ada gejala perpecahan itu. Saya harapkan masalah MKGR ini segera selesai dan jangan sampai berlarut-larut," kata Agung kepada wartawan.
Dalam acara Musyawarah Besar (Mubes) MKGR itu terpilih Fahd El Fouz sebagai ketua umum. Agung menilai pemilihan ketua baru tidak sesuai aturan internal Golkar.
"Saya kira DPD Partai Golkar akan tetap berpedoman pada aturan yang ada. Saya yakin tetap dengan pengurus yang sekarang, dengan kepemimpinan yang diketuai oleh Pak Roem Kono dan Sekjen Pak Adies Kadir. Apalagi dari kepemimpinan mereka tak ada yang salah dan tak ada keliru," ucap Agung.
Agung sendiri hadir saat terpilihnya Roem Kono sebagai Ketua Umum MKGR dalam Munas di Bandung pada 2015.
"Saya hadir di sana pada saat itu dan semua berjalan baik," kata Agung.
Agung pun bertanya-tanya apakah masalah ini timbul karena akan segera digelar Munas Partai Golkar Desember mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
