Advertisement
Gerindra Minta Pimpinan KPK Terpilih Tolak Revisi UU KPK
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Partai Gerindra menyatakan kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih untuk periode 2019-2023, mempunyai tugas bersama pegawai KPK dan masyarakat untuk menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK yang akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah.
"Sebab jika mereka tidak berani menolak, mereka hanya akan jadi pimpinan KPK seperti wayang golek yang bergantung pada dalangnya saja nantinya. Revisi UU KPK dibuat untuk melemahkan pergerakan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Advertisement
Apalagi, lanjut dia, Irjen Firli Bahuri yang ditunjuk sebagai Ketua KPK mau mengawal pemindahan ibu kota negara yang akan banyak sekali pembangunan proyek-proyek infrastruktur oleh pemerintah dengan dana ribuan triliun.
"Sudah dipastikan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme akan terjadi di antara para pejabat negara, legislatif dan para mafia proyek infrastruktur yang selama ini gerah dengan penindakan-penindakan KPK dalam menangkap rekan-rekan mereka karena korupsi," kata Arief.
BACA JUGA
Pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu tujuan untuk merevisi UU KPK sebab banyak masukkan kepada Presiden Jokowi kalau UU KPK tidak direvisi maka bisa menjadi hambatan pembangunan ibu kota baru.
"Sebab kata pembisik-pembisiknya para pejabat negara, BUMN, investor dan anggota legislatif takut kerja. Padahal itu hanya alasan yang dibuat-buat agar mudah untuk merampok uang negara dari pembangunan ibu kota nantinya. Nah berani enggak pimpinan KPK yang baru menolak revisi UU KPK nantinya ya," ucap Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
CR450, Kereta Tercepat China, Pacu 453 km/jam & Pecahkan Rekor!
2 Wanita Penyelundup Sabu dan Ekstasi di Sidoarjo Terancam Mati
Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun ke Negara, DPR: Patut Ditiru APH Lain
Advertisement
BGN Tutup 122 SPPG karena Melanggar SOP
KPK Panggil Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe Sebagai Saksi
BGN Sebut MBG Sasar 36 Juta Penerima Manfaat
DPR RI Dukung Pengembalian Uang Korupsi CPO untuk Beasiswa LPDP
BPOM Klaim Latih 100 Ribu Orang untuk Perkuat Keamanan Pangan
Advertisement
Hamas Desak Israel Tanggung Seluruh Biaya Reskonstruksi Gaza
Cak Imin Akan Pimpin Peringatan Hari Santri 2025
BGN Blak-blakan Anggaran MBG Melonjak di 2026, Ini Rinciannya
Israel Akui Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Saat Gencatan Senjata
Proyek Waste to Energy Dipercepat, Atasi 326 Kota Darurat Sampah
Advertisement
Pertama Kalinya, Nyamuk Ditemukan di Islandia
Berita Pilihan
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Merajut Semangat Sumpah Pemuda Lewat Pendidikan Khas Kejogjaan
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Klaim Tak Temukan Dugaan Perundungan di Kematian Mahasiswa Unud
- DJP Targetkan 14,5 Juta SPT, WP Diminta Aktivasi Coretax
- Musim Panen Keong Macan, Nelayan Gesing Gunungkidul Raup Rezeki
- Cerita Endy Arfian Belajar Jadi Orang Uzbekistan di Pengin Hijrah
- Kejar Target 19 Juta Lapangan Kerja, Pemerintah Kuatkan Investasi
- Kemlu: 10 Ribu Kasus Scam Libatkan Pelaku WNI
- Prabowo Akan Tambah Jumlah Bantuan Smart TV untuk Sekolah
Advertisement
Advertisement
