Pemanfaatan Big Data di Pemerintahan Masih Rendah

Harianjogja.com, SLEMAN—Sejumlah daerah saat ini sudah mulai mengadopsi konsep smart city sebagai solusi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Namun sayangnya pemanfaatan big data masih tergolong rendah karena beragam kendala yang dihadapi.

Dua akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) yaitu mahasiswa Teknik Informatika Program Magister Fakultas Teknologi Industri (FTI), Sri Khaerawati dan Dosen FTI Dhomas Hatta Fudholi secara khusus meneliti tentang kesiapan penggunaan big data dalam mewujudkan smart province di Pemerintah DIY.

“Pemanfaatan big data dan peningkatan kapasitas teknologi merupakan hal penting dalam mewujudkan konsep smart province. Tetapi banyak tantangan muncul seiring jumlah data yang semakin tinggi,” terang Dhomas Hatta Fudholi dalam rilisnya Senin (2/9/2019).

Ia menambahkan tantangan penggunaan smart province juga disebabkan karena aliran data dan konektivitas yang semakin cepat serta sebaran dan bentuk informasi yang beragam, hingga validitas informasi. Pihaknya berusaha mengukur sisi kesiapan penggunaan big data di Pemerintah DIY menggunakan the data warehousing institute (TDWI) big data maturity model guide.

Sri Khaerawati  mengatakan, hasil pengukuran kesiapan teknologi terhadap Jogja Smart Province (JSP), antara lain implementasi dukungan teknologi dengan 63% masuk ke kategori sebagian, 6% implementasi masuk di atas 50%, 3% target telah diimplementasikan dengan lengkap dan 2% belum dilakukan. “Artinya bahwa fokus utama Pemerintah DIY adalah melakukan pengembangan dan perbaikan tata kelola dari sisi teknologi,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjutnya, hasil penelitian itu juga mengungkap dari lima dimensi yang diukur, ada tiga yang memiliki nilai paling rendah. Antara lain, infrastruktur, dimensi analytic, dan dimensi tata kelola. “Hal ini membuktikan pemanfatan big data di internal masih sangat rendah terutama dari sisi infrastruktur, data, yang menjadi factor utama dalam mengadopsi teknologi big data,” katanya.

Oleh karena itu pihaknya merekomendasikan pentingnya penggabungan dua model, antara smart city dengan big data. Sehingga bisa diketahui kesiapan setiap kota atau daerah dalam mengadopsi smart city dengan melihat kesiapannya menggunakan big data.