Advertisement
Pelantikan Tanpa Anggaran Jas, Ini Kata Anggota DPRD DIY Terpilih
Ilustrasi Gedung DPRD DIY
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Berbeda dengan daerah lain, pelantikan anggota DPRD DIY periode 2019-2024 tidak menggunakan anggaran pengadaan Sipil Lengkap (PSL) berupa jas. Anggota legislatif itu harus mengusahakan sendiri PSL yang akan dikenakan saat pelantikan.
Sebanyak 55 orang calon anggota DPRD DIY yang akan dilantik terdiri dari 26 orang merupakan petahana, sedangkan 29 lainnya adalah pendatang baru. Adapun anggaran pelantikan anggota DPRD DIY tercatat Rp102 juta yang digunakan untuk keperluan vital seperti sewa tenda, kursi, panggung, taman serta konsumsi.
Advertisement
Anggota Komisi C DPRD DIY yang juga kembali dilantik sebagai Anggota DPRD DIY periode 2019-2024 Huda Tri Yudiana tak mempersoalkan jika dalam pelantikan tanpa ada anggaran jas. Apalagi anggaran pengadaan jas tersebut memang tak disetujui secara bersama karena dikhawatirkan adanya kesalahan penafsiran PP No.18/2017, mengingat saat akan dilantik tersebut mereka belum berstatus sebagai anggota dewan.
Adapun dalam PP tersebut mengamanatkan, bahwa anggota DPRD mendapatkan dua kali Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam satu periode. Di sisi lain, menurut Huda, anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain berkaitan dengan masyarakat yang lebih penting.
BACA JUGA
“Meski pun minim, itu sudah cukup untuk mendukung keperluan pelantikan. Saya kira lebih baik hemat anggaran dari pada pemborosan,” katanya Rabu (28/8/2019).
Politikus PKS ini mengatakan dalam pelantikan itu terpenting adalah sumpah janji bahwa anggota DPR dilantik untuk menjalankan amanat rakyat dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Huda meyakini tanpa diadakan melalui APBD, semua yang dilantik menjadi anggota dewan sudah memiliki jas pribadi yang bisa dipakai saat acara pelantikan.
“Melalui anggaran minim, pelantikan dengan penuh kesederhanaan ini tentu lebih baik, bisa memberikan kesan kepada seluruh wakil rakyat bahwa mereka dilantik untuk perjuangan rakyat. Saya yakin mereka bisa memenuhi protokoler soal jas ini tanpa harus dianggarkan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendukbangga-BKKBN Ajak Gen Z Lawan Bullying lewat Gen Z Fest
APP Gandeng Gama Multi Group UGM Kembangkan Hunian Mahasiswa
KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
Apindo Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum 2026 Tanpa Politisasi
Advertisement
Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
China Sanksi Mantan Jenderal Jepang Terkait Isu Taiwan
Amnesty Kecam Kepala Menteri Bihar Usai Tarik Hijab Perempuan di India
Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Berkas Lengkap, Kasus Wamenaker Ebenezer Masuk Tahap JPU
Advertisement
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Kasus Korupsi Bank BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui
Advertisement
Prabowo Gelar Ratas Tertutup di Sumbar Bersama TNI-Polri
Berita Pilihan
Advertisement
SPPG Playen Jadi Percontohan IPAL MBG di Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 15 Jalur Trans Jogja Aktif, Ini Rute dan Tarif Terbarunya
- Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui
- Dishub Prediksi 7 Juta Orang Masuk Jogja Saat Nataru
- Seni dan Arsip untuk Merawat Ingatan Kekerasan oleh Negara
- BMKG Prediksi Cuaca Berawan Tebal di Banyak Wilayah
- Libur Nataru, Waspadai Jalur Ekstrem di Gunungkidul
- Bupati Apresiasi Program Padat Karya di Gunungkidul, Begini Alasannya
Advertisement
Advertisement
