APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Ilustrasi lambang Pancasila./Antara
Harianjogja.com, SUMATERA UTARA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berencana akan mengembalikan mata pelajaran mengenai pendidikan Pancasila ke dalam kurikulim pendidikan di Indonesia.
"Kami akan memasukkan kembali pendidikan Pancasila mulai dari pendidikan usia dini (Paud) sampai dengan perguruan tinggi, " ujar Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Lia Kian di Kantor Pusat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tarutung, Sumatera Utara, Selasa (27/8/2019).
Hal tersebut dikatakan Lia ketika berdialog dengan Pimpinan Pusat HKBP Ompui Ephorus Darwin Lumbantobing beserta jajarannya.
Menurut Lia mata pelajaran serta mata kuliah pendidikan Pancasila harus kembali diterapkan, namun dengan silabus yang lebih menyesuaikan dengan minat peserta didik.
"Silabus bisa lebih \'kekinian\', tapi tidak boleh menghilangkan substansi dari Pancasila itu sendiri," ujar Lia.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, BPIP telah bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama untuk menyiapkan bahan ajar.
Pada kesempatan yang sama Direktur Hubungan Antara Lembaga dan Kerjasama BPIP Elfrida Herawati Siregar mengatakan rencana tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena tidak mudah menambah mata pelajaran baru di dalam kurikulum pendidikan.
Elfrida mengatakan pada saat ini bahan ajar dan rencana kurikulum sedang dalam proses pengkajian, untuk menemukan metode ajar yang tepat dan efektif.
"Tidak bisa seketika langsung jadi (kurikulum), karena kami menginginkan metode yang tepat sehingga mudah dipahami dan diserap oleh peserta didik, Sehingga Pancasila dapat dihayati dan diamalkan oleh generasi penerus bangsa ini," kata Elfrida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Rusia memperingatkan NATO bahwa aktivitas militer di sekitar Kaliningrad meningkatkan risiko konflik bersenjata langsung.
Dinsos PPPA Kulonprogo menemukan pensiunan ASN menerima bansos. Penerima yang tidak layak diminta sadar dan dapat diganti sesuai kondisi.
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.