Advertisement
Sebut Rezim Zalim, Rizieq Shihab Tak Mau Mengemis ke Pemerintah Demi Pulang ke Indonesia
Rizieq Shihab - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pentolan FPI Rizieq Sihab mengklaim tak mau mengemis ke pemerintah Indonesia soal kepulangannya ke Tanah Air.
Imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Sihab menegaskan bahwa dirinya tidak akan meminta sedikit pun bantuan pemerintah dalam proses kepulangannya ke Indonesia dari Arab Saudi.
Advertisement
“Demi Allah saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis untuk cabut cekal saya di Saudi,” kata Rizieq melalui rekaman suara yang diputar di Milad ke-21 FPI di Stadion Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).
Lebih lanjut, Rizieq mengatakan, yang dituntutnya selamanya kepada pemerintah Indonesia saat ini adalah hak memperoleh kebebasan agar dirinya dan keluarga bisa kembali ke Tanah Air.
“Saya hanya menuntut hak kebebasan saya di Indonesia dan sebagai manusia tidak boleh diganggu siapapun. Termasuk rezim saat ini. Tidak ada yang punya hak untuk melanggar hak asasi manusia saya dan keluarga,” ucap dia.
Meskipun belum kembali ke Tanah Air selama 2,5 tahun, Rizieq Shihab mengungkapkan bahwa keadaannya di Arab Saudi dalam kondisi yang nyaman, aman, dan juga bahagia.
“Bukan kesuhahan atau kesulitan apalagi penderitaan. Malah kebagahiaan yang penuh nikmat. Saya mohon dukungan umat Islam dan seagama seakidah saya mohon doa agar saya dan keluarga bisa istiqomah,” ucap dia.
Sekadar diketahui, sebelum meninggalkan Indonesia Rizieq terjerat dua kasus yaitu dugaan penistaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar, dan dugaan chat mesum antara Rizieq bersama Firza Husein yang ditangani Mabes Polri.
Kendati demikian, Rizieq diketahui telah melampaui izin masa tinggal atau overstay di Tanah Suci sejak 21 Juli 2018. Ia pun resmi dicekal pemerintah setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Advertisement
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
