PMII Desak Polda Jateng Bertanggung Jawab Atas Penggerebekan Pesantren di Sukoharjo
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Sandiaga Uno./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA- Kemarahan warga Papua sebagai buntut insiden berbau rasis di asrama Papua di Jawa Timur dinilai wajar.
Eks Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menganggap kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat adalah sesuatu yang wajar. Mengingat kesenjangan ekonomi di Papua sangat terasa jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.
Menurut Sandiaga, permasalahan yang ada di Papua bukan sekadar infrastruktur tetapi permasalahan kesenjangan ekonomi. Namun kekinian warga Papua kembali marah setelah asrama mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur dikepung dan ada pihak yang mengeluarkan kata-kata rasis.
"Terang saja orang (Papua) marah lah, negeri yang sangat kaya raya ini tadi apalagi baru di akuisisi tadi katanya aset terbesarnya itu tingkat kemiskinannya 8 kali lipat dari kita di sini," kata Sandiaga di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Sandiaga menyebut data Badan Pusat Statistik menunjukan angka kemiskinan di Papua yang bertambah 6.000 orang dari 2014 sampai 2018, padahal Papua kaya akan Sumber Daya Alam.
Mantan Wagub DKI Jakarta itu juga membandingkan jumlah penduduk miskin di Papua yang 8 kali lipat atau sekitar 28 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta yaitu sekitar 3,5 persen.
Ia kemudian berharap pada pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan konflik tersebut dan lebih fokus membangun sumber daya manusia untuk menumbuhkan ekonomi di Papua, bukan hanya pembangunan infrastruktur dan investasi.
"Jadi Papua ini butuh perhatian kita, kita ingin rangkul, kesejahteraannya dinomorsatukan, pendidikan itu akan menjadi prioritas kita. Ini yang harus kita fokuskan ke depan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Bank Dunia mencatat utang luar negeri negara berkembang mencapai US$9,4 triliun pada 2025. Utang Indonesia naik 4% menjadi US$438 miliar.
Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung permintaannya agar Kapolri Listyo Sigit diganti. Ia juga mengaku tak memiliki HP karena merasa disadap.
Raja Juli Antoni mundur dari Sekjen PSI dan seluruh aktivitas partai agar fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.
Kemenhub menyiapkan seluruh moda transportasi menghadapi Nataru 2026/2027 dengan proyeksi 127 juta pergerakan masyarakat.
MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape haram serta meminta pemerintah menyusun regulasi.