Advertisement
Pengamat: Pidato Kenegaraan Jokowi Bukan Pesan Pencitraan
Joko Widodo - Reuters/Willy Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019 sebagai “pidato kenegarawanan”. Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.
Emrus melihat narasi yang disampaikan dari awal sampai akhir bisa menjelaskan bagaimana Indonesia ke depan dengan usaha yang harus dilakukan, penghapusan ego sektoral, serta persatuan bangsa Indonesia.
Advertisement
“Saya menyimpulkan bahwa itu pesan negarawan. Bukan pesan pencitraan, tapi sifatnya untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Emrus ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Emrus juga menilai bahwa pengulangan ide awal yang disampaikan Presiden Jokowi pada bagian akhir pidatonya tentang persatuan merupakan penekanan agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah.
Hal itu, menurut dia, tidak terlepas dari potensi disintegrasi bangsa yang sempat muncul akibat perbedaan pendapat di masyarakat dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019.
“Kita melihat sebelumnya dalam pilpres muncul politik identitas yang tidak produktif, mengangkat perbedaan yang seolah-olah satu pihak lebih baik daripada lainnya,” tambah Emrus.
Presiden Jokowi menyampaikan pidato di depan sidang tahunan MPR RI di ruang rapat paripurna, komplek parlemen Senayan, Jakarta, Jumat pagi.
Pidato tersebut dibacakan dalam sesi pertama rangkaian sidang tahunan bersama MPR, DPR, dan DPD 2019. Presiden Jokowi juga menyampaikan dua pidato lain dalam sesi berikutnya.
Masing-masing adalah pidato kenegaraan dalam rangka peringatan kemerdekaan ke-74 RI dan pidato tentang RUU APBN untuk tahun anggaran 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
