Advertisement
Luhut Binsar Usul APBN Dipakai Beli Motor Listrik untuk PNS
Presiden Joko Widodo mengenakan helm sebelum menjajal motor listrik buatan dalam negeri Gesits seusai audiensi dengan pihak-pihak yang terkait produksi di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/11/2018)./JIBI-Antara - Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Motor listrik ke depannya diusulkan digunakan oleh PNS.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan wacana ke Presiden Joko Widodo untuk pengadaan kendaraan yang digunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa menggunakan motor listrik, Gesits. Hal itu, untuk mendukung keberlangsungan motor listrik karya anak bangsa.
Advertisement
"Saya lapor Presiden, agar tahun depan APBN misalnya untuk beli sepeda motor atau mobil, kita wajib kan saja motor listrik buatan Indonesia, Gesits atau apalah," ujar dia di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Dia menuturkan, pihaknya mendorong penggunaan teknologi karya anak bangsa lainnya sebagai dukungan terhadap produksi dalam negeri.
"Kita ingin mendorong karya anak bangsa. Kalau kita tak mulai begitu, kapan lagi," ungkap dia.
Gesits sendiri merupakan singkatan dari Garansindo Electric Scooter ITS. Harga jual sepeda motor listrik ini berkisar di angka Rp 24 juta.
Sebelumnya, PT Gesits Technologies Indo (GTI) selaku produsen motor listrik Gesits akhirnya membuka informasi peluncuran pasti motor listrik karya anak bangsa yang sebelumnya terus tertunda.
Pameran automotif terbesar dengan standar international akan dimanfaatkan PT GTI sebagai momentum peluncurannya di Indonesia. Kepastian tersebut juga diungkap Harun Sjech, Direktur Utama PT GTI yang menyebut peluncuran akan dilakukan besok.
"Kita akan luncurkan motor listrik kebanggaan Indonesia besok, di acara pameran automotif yang akan berlangsung di Jakarta," ujar Harun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Polresta Jogja Sita Ratusan Botol Miras Oplosan Siap Dipasarkan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
